PANDEGLANG – Ribuan guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Kabupaten Pandeglang, sudah 5 Bulan belum menerima Tunjangan Daerah, Hal tersebut diakibatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang belum memberikan rekonsiliasi laporan bulanan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BKD Pandeglang, Ramadani saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna di aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Pandeglang.
“Hingga sampai ini (Tunjangan Daerah untuk guru PNS) belum cair, sepanjang Dinas Pendidikan tidak rekon laporan keuangan bulanan, insa allah tidak akan kami cairkan, silahkan selesaikan itu aja dulu,” kata Ramadani Kepala BPKD Pandeglang, Jumat (17/11/2017).
Sementara itu Kepala Dindikbud Pandeglang, Olis Sholihin menjelaskan keterlambatan tunda guru itu lantaran pihak sekolah belum menyerahkan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).
“Ini karna keterlambatan sekolah, kemarin kita sudah perintahkan sekolah agar segera membuat SPJ dana Bos, setelah itu nanti sekolah mengirimkan LRA (Laporan Registrasi Anggaran) inilah yang di rekon oleh Dinas ke BPKD, mungkin minggu-minggu inilah cair,” jelasnya.
Menurut Olis anggaran yang di alokasikan untuk tunda guru sekitar 1,8 Miliar masing-masing guru mendapatkan Rp. 250.000 per-bulannya.
“Saya juga belum dapat sudah lima bulan. jadi bukan guru saja, termasuk Kadis, Kabid, Kasi semua belum dapat,” ungkap Olis Solihin. (*/Gatot)
