PANDEGLANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menyoroti kisruh anggaran pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Entol Supriadi, menyatakan bahwa jika dihitung dari 326 desa, total anggaran pelatihan tersebut mencapai sekitar Rp 4,8 miliar se-Kabupaten Pandeglang.
Menurutnya, jumlah tersebut bukan angka kecil dan merupakan uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan.
“Setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada publik. Nilainya cukup besar di tengah efisiensi anggaran, jadi wajar jika para pengurus koperasi meminta keterbukaan dari penyelenggara. Penyelenggara pun harus siap menjelaskan,” ujarnya, Selasa, (5/5/2026).
Ia menilai, protes yang disampaikan para pengurus KDMP menunjukkan bahwa sumber daya manusia di koperasi sudah semakin kritis dan peduli terhadap tata kelola yang baik.
Hal itu, menurutnya, menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
“Kritik itu adalah masukan. Pihak pemilik program harus bisa menjawab dengan langkah-langkah yang profesional, akuntabel, dan terbuka dalam mengelola anggaran. Jika sejak awal sudah tertutup, ke depan bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Apalagi ini program dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Politisi dari partai berlambang Ka’bah tersebut juga menambahkan bahwa masyarakat kini semakin mudah mengakses informasi.
Karena itu, seluruh penyelenggara negara dituntut lebih transparan dalam mengelola anggaran.
“Saya berharap semua pihak yang menggunakan anggaran pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten, tidak main-main. Zaman sekarang semuanya harus terbuka. Dinas Koperasi juga harus sigap melihat kondisi ini, memanggil pihak ketiga dan para pengurus agar semuanya berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pandeglang, Bunbun Buntara, mengaku tidak terlibat dalam penggunaan anggaran pelatihan tersebut.
Ia menyebut anggaran pelatihan diambil langsung dari desa dan dikelola oleh pihak ketiga, yakni PT Garuda Solusi Kreatif.(*/Agus)
