PANDEGLANG – Pembahasan angggaran tahun 2018 yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkesan ditutupi. Kegiatan yang dilakukan perkomisi tersebut seolah tidak mau dipublikasikan hal tersebut dibuktikan dengan dikuncinya pintu ruangan.
Pantauan Fakata Pandeglang, para kepala OPD nungggu antrian untuk bergiliran dipanggil oleh masing-masing komisi yang membidanginya, di DPRD Kabupaten Pandeglang.
Baca Juga : Ketua DPRD Ancam Tidak Bahas RAPBD 2018, Jika Tidak Bawa RKA
Salah seorang kepala OPD yang enggan disebutkan namanya mengatakan, harusnya kegiatan ini dilakukan secara terbuka biar publik juga tahu apa saja yang dibahas untuk persiapan anggaran tahun 2018, jangan sampai tersebut ditutup-tutupi sehingga menimbulkan fitnah bagi warga kepada anggota DPRD.
“Sudah seharusnya kegiatan ini dilakukan secara terbuka biar publik juga tahu bagaimana proses penganggaran pembangunan atau lainya bisa faham,” katanya.
Aktivis asal Pandeglang, Aob sangat menyesalkan jika hal tersebut dilakukan jangan-jangan anggota DPRD minta jatah dalam pembahasan angggaran itu makanya sengaja tidak terbuka.
“Sekarang jamannya terbuka, harusnya DPRD bias beri contoh pada yang lain. Bukan menutupi apa lagi sudah ada aturan keterbukaan publik,” tegasnya. (*/Gatot)
