Bahas Penanganan Stunting, Komisi IV DPRD Pandeglang Kunjungi Bekasi

 

PANDEGLANG – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang kunjungi Pemerintah Kota Bekasi terkait kebijakan dan peran lintas sektor Pemerintah dalam penanganan stunting bertempat di Press Room Humas Kota Bekasi, Jum’at (02/12/2022).

Pemimpin rombongan selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi Arafat menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.

“Saat ini masih banyak permasalahan Stunting di Kabupaten Pandeglang mencapai angka sebesar 37 persen sehingga membutuhkan perhatian khusus Komisi IV dalam rangka menangani percepatan penanganan stunting,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, Marisi beserta jajarannya menjelaskan berkaitan dengan tujuan kedatangan untuk diskusi penanganan stunting.

Ia menjelaskan, Kota Bekasi memiliki tim khusus dalam rangka penanganan Stunting dan angka nya sudah mencapai 13.8 persen, meskipun begitu Kota Bekasi memiliki target sebelum 2045 angka tersebut turun menjadi 0 persen atau biasa disebut Zero Stunting dalam rangka menghadapi era globalisasi nanti.

Sankyu ks

Pihaknya menjelaskan salah satu solusi dalam percepatan penurunan angka stunting adalah dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Kepala Daerah.

“Salah satu cara dalam mempercepat penanganan stunting di Kota Bekasi yaitu membentuk tim yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diketuai oleh Kepala Daerah agar mudah dalam mengkoordinir tugas dari masing-masing stakeholder,” terangnya.

Masih kata Marisi selain itu, Kota Bekasi sudah memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan dan juga ada tim pendamping keluarga mencapai 5.000 lebih yang ditugaskan mengawasi pertumbuhan anak di wilayahnya.

“Tim pendamping keluarga terdiri dari kader PKK, Bidan mandiri hingga Puskesmas, Dengan adanya tim yang tersebar di beberapa lapisan masyarakat memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan makanan, bantuan khusus untuk ibu hamil, dan sanitasi dalam rangka kegiatan percepatan penurunan angka stunting. Pemberian bantuan makanan terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras dan sembako kepada para keluarga yang kekurangan,” paparnya.

Solusi lainnya dijelaskan oleh Marisi adalah DPPKB juga bekerja sama dengan Kementrian Agama setempat untuk membuat bimbingan konseling kepada para pasangan yang siap nikah karena harus dicek kondisi kesehatan pasangan dengan harapan menghasilkan keluarga yang sehat.

“1.000 hari pertama kehidupan merupakan momen penting dalam perkembangan bayi, karena di dalam kesempatan itu sedang terbentuknya jaringan otak, tubuh dan mental jangan sampai terhambat karena kurangnya asupan gizi,” pungkasnya. (*/Gus)