PANDEGLANG – Sampah yang berada di Desa Teluk Kecamatan Labuan, harus disikapi secara holistik baik Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemprov Banten dan masyarakat, bahkan sembilan bulan yang lalu bersama relawan dan PLTU 2 Labuan Banten melakukan penanganan sementara setelah melakukan kegiatan bersih-bersih.
Turut hadir pada aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang diantaranya, TNI, Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji, Ketua DPRD Tb. Udi Juhdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Fahmi Sumanta, para Asisten Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, pegiat lingkungan, komunitas, siswa-siswi sekolah serta dari masyarakat setempat.
“Setelah dibersihkan lalu dilakukan pemasangan carukcuk bambu penahan tanah timbul dan dipasang paving blok. Karena gelombang laut tinggi dan akhirnya sampah kembali menumpuk,” ungkap Bupati Pandeglang Irna Narulita, Rabu (24/4/2024).
Lanjut Bupati Irna menyampaikan bahwa sampah di teluk ini harus segera ada jalan penyelesaian, jangan sampai ini menjadi masalah yang berkelanjutan.
“Oleh karena itu provinsi dan kabupaten telah menemukan solusi untuk penanganan masalah sampah teluk dari mulai hulu hingga ke hilir,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Pandeglang mengatakan, sejauh ini Kabupaten Pandeglang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kebersihan Ketertiban dan Keindahan.
“Diharapkan dukungan dari semua pihak untuk menegakan Perda tersebut agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, ia menilai jika sampah yang menumpuk di Teluk bukan saja dari wilayah Pandeglang merupakan kiriman dari luar Pandeglang karena arus tinggi.
“Tidak perlu menyalahkan siapapun, namun saat ini harus cari solusi agar sampah ini bisa ditangani,” terangnya.
Menurutnya, adapun angkah jangka panjang yang akan dilakukan dalam penanganan sampah teluk akan ada armada dan bank sampah, pembuatan tanggul sepanjang pantai bahkan pihaknya berharap ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu.
“Kewenangan kami akan menambah armada, bank sampah. kalo pembuatan tanggul bisa didukung dari Pemprov Banten,” pungkasnya.
Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi mengatakan, permasalahan sampah di Desa Teluk Labuan sangat memalukan sekali saat ini. Diperlukan harus ada penanganan dari hulu ke hilir.
“Masalah sampah ini bukan saja perilaku warga teluk, bahkan warga lewat juga bisa buang sampah ke sungai, saya butuh dukungan semua pihak untuk melalukan penanganan dulu saja untuk desa teluk, diantaranya menyiapkan bak sampah tiap RW nanti diangkut ke bak sampah yang disiapkan DLH,” katanya.
Ketua DPRD Pandeglang berharap pihak Provinsi Banten menjadikan penanganan sampah ini skala prioritas agar permasalahan ini bisa terselesaikan.
“Kami mohon penangan sampah desa teluk ini jadi prioritas setidaknya dibuatkan tanggul di sepadan pantai desa teluk, kami juga di DPRD Pandeglang akan berkomunikasi dengan DPRD Provinsi Banten,” pungkasnya.
Ruli Riatno Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten mengatakan, akan mensuport dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Pandeglang.
Sebab menurutnya komitmen yang jelas dari Pemkab Pandeglang sejalan dengan Provinsi Banten.
“Modal utamanya adalah komitmen, ibu bupati sangat berkomitmen sejalan dengan pak Pj Gubernur, sapras untuk pengerukan kami akan mensuport namun untuk pembuatan tanggul atau pemecah ombak ada di PUPR,” ungkapnya.
Arif Kautsar Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten mengatakan, kolaborasi dan kerjasama terkait penanganan persoalan sampah di Teluk menjadi hal penting untuk dilakukan.
“Sebenarnya kami sudah beberapa kali ada kegiatan penanganan rutin tapi sepertinya ini perlu yang lebih diluar kebiasaan, karena memang ini tiap tahun terjadi seperti ini dan memang ini perlu pemikiran yang lebih detail dulu karena memang penanganan tidak hanya 1 titik karena kita lihat di beberapa sektor baik di (dinas) kelautan, di lingkungan hidup ataupun di PUPR-nya,” ucapnya.
Pihaknya akan meneruskan hasil rapat tersebut kepada Pj Gubernur Banten untuk menentukan tindak lanjut ke depan.
“Sebetulnya untuk tahun 2025 pak gubernur lebih fokus ke infrastruktur dan pendidikan tapi kalau melihat ini sudah urgensi insha Allah mungkin kami juga akan memprioritaskan, karena jangan sampai ini kesannya membuat malu Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya. (*/Riel)
