PANDEGLANG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan melakukan sosialisasi penertiban tanda daftar kapal perikanan yang berukuran 10 GT, Selasa, (31/10/2023).
Kegiatan tersebut di laksanakan langsung di Kantor Aula UPTD PPP Labuan, dan dihadiri oleh para nelayan, TNI AL, Syahbandar, Muspika dan Pemerintah Desa Teluk.
Eli Susiyanti Kepala DKP Provinsi Banten menyampaikan penertiban penyerahan tanda daftar kapal yang diperuntukan untuk kapal-kapal nelayan kecil, ini adalah suatu bukti kepemilikan terkait dengan kapal, dan itu memang diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk para nelayan saat melakukan aktivitas melaut,
“Dengan adanya kebijakan baru melalui keputusan menteri kelautan perikanan kemudian akan bermigrasi beralih menjadi buku kapal, itu sebagai identitas kelengkapan kepemilikan kapal,” ujarnya.
Lanjut Kepala DKP Banten mengatakan, kurang lebih ada sekitar 347 buku kapal yang diberikan langsung kepada nelayan pesisir, dan itu tidak hanya diberikan kepada nelayan yang ada di wilayah Labuan, melainkan di Panimbang khususnya di Kabupaten Pandeglang.
“Buku kapal yang diserahkan langsung secara simbolis kepada para nelayan ada di wilayah pesisir,” terangnya.
Selain itu, kegiatan ini tidak terlepas untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR, terkait dengan adanya untuk dilakukan penanganan pendangkalan di area sungai dan muara.
“Terkait persoalan pendangkalan kerap menjadi hambatan bagi para nelayan pesisir saat hendak melakukan aktivitas melaut, biarpun itu memang bukan kewenangan dari DKP, melainkan harus ditangani langsung oleh BBWS Kementerian PUPR yang membidanginya dan itu sudah kami koordinasikan,” ungkapnya.
H Asep Mardiyanto Kasubag TU UPTD PPP Labuan DKP Provinsi Banten menyampaikan kegiatan penertiban tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT, bahwa untuk penyerahannya langsung diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten,
“Hal tersebut dilakukan untuk pembahasan penertiban status kepemilikan kapal, dan pelayaran nelayan serta penyerahan buku kapal,” tuturnya. (*/Riel)
