PANDEGLANG – Menanggapi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Walikota Batu, Malang, Jawa timur, Edi Rumpoko gara-gara terkait adanya dugaan setoran dari pengusaha untuk mendapatkan proyek dari Pemerintahan, pada beberapa hari lalu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Fery Hasanuddin memastikan bahwa di kabupaten Pandeglang, praktek pemberian setoran atau fee 10 persen dari pengusaha ke Pemerintah untuk mendapatkan proyek dari pemerintah itu tidak ada di kabupaten Pandeglang. Karena menurutnya sampai saat ini belum pernah ada temuan terkait persoalan suap tersebut.
“Apa itu fee, atau setoran untuk proyek pemerintah, di Pandeglang tidak ada, karena sampai saat ini tidak ada temuan perihal setoran proyek tersebut,” ujarnya saat ditemui di Pendopo Bupati Pandeglang.
Meski begitu, Fery tidak menampik adanya isue mengenai pemberian fee atau setoran dari pengusaha untuk mendapatkan proyek pemerintah di Pandeglang. Karena menurutnya praktek tersebut tidak dibenarkan secara aturan dan masuk dalam kategori gratifikasi
“Mungkin saja, tapi itu tidak boleh dan masuk dalam kategori gratifikasi dan yang akan kena hukumannya mereka berdua (pemberi dan penerima), Kami lebih menekankan pada para pengusaha untuk bekerja dengan baik agar hasil pembangunannya baik dan cepat dirasakan oleh masyarakat,” bebernya. (*)
