PANDEGLANG – Dalam usia yang tidak lagi muda, semua kalangan masyarakat Banten tentu saja mempunyai harapan yang besar tentang kemajuan daerahnya. Seperti masyarakatnya bisa merasakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Mohamad Ilham, mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan tentu tidak mudah.
“Makanya hari ini kami masih meragukan arah banten mau di bawa kemana oleh pemimpinnya itu sendiri,” katanya kepada Fakta Banten, Rabu (05/03/20025).
Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi mengingat banyaknya persoalan yang terjadi dalam sektor pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, dan lain sebagainya.
“Kini kian banyak yang harus di benahi, dari gunta ganti nya sosok pemimpin atau sosok Gubernur dan Wakil Gubernur. Kenapa kami meragukan? Karena saat ini belum menemukan rumus yang pasti tentang komitmen dua sosok itu untuk mewujudkan Visi Misi nya terhadap kemajuan provinsi banten,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan, “Karena yang namanya adil merata, dan tidak korupsi itu saya fikir nantinya bukanlah hanya ada dalam diri pak Gubernur dan Wakil gubernur saja, akan tetapi itu harus ada dalam sistem pemerintahan yang ada di benten yang nanti bakal di jalankan, dari hulu ke hilir dan dari sektor manapun harus sama sama di realisasikan.”
Ia melihat ketimpangan sosial yang ada di wilayah banten saat ini masih sangat tinggi. Adapun ketimpangan yang dimaksud oleh Mohamad Ilham antara lain:
1. Sektor Pendidikan, yaitu masih banyaknya angka anak sekolah yang terputus, dan fasilitas yang tidak memadai.
2. Sektor kesehatan, yaitu masih banyak masyarakat yang belum merasakan keterjaminan dan kenyamanan ketika melakukan pengobatan ke rumah sakit.
3. Sektor infrastruktur, yaitu masih banyak akses jalan yang rusak.
4. Sektor Ekonomi, yaitu masih banyak masyarakat Banten yang tidak dapat perkerjaan, ditambah fiskal daerahnya saja minim dan PAD yang sangat kecil. Apalagi soal korupsi tentu kami masih ragu, hal ini bisa tidak terjadi mengingat banten dari sistem birokrasi saja masih belum maksimal dan kurangnya transparansi terhadap publik.
“Maka saran saya kepada bapak andra soni dan bapak dimyati selaku gubernur/wakil gubernur ketika membuat suatu kebijakan patokanya harus tetap berlandaskan kepentingan rakyat, dan saya menekankan juga dangan adanya intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, banten harus tetap memprioritaskan sektor yang kami sebutkan di atas,” kata Ilham.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang juga mengajak kepada elemen mahasiswa, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Banten.
“Dan dalam 100 hari kerja nanti jika tidak ada perbaikan, maka kita semua wajib untuk menagih janji janjinya itu, dengan cara melakukan aksi demonstrasi besar besaran,” pungkasnya. (*/Red)
