HNSI Minta DKP Banten Tertibkan Nelayan Pelanggar Alat Tangkap Ikan

 

PANDEGLANG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pandeglang meminta terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, untuk menindak tegas terhadap pelaku usaha nelayan kapal arad/gardan/cantrang di wilayah pesisir pantai selatan yang melanggar ketentuan peraturan dalam melakukan aktivitas menangkap ikan di laut.

“DKP Banten harus menindak tegas nelayan di wilayah pesisir pantai selatan yang diduga terindikasi menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat harimau atau sejenisnya, karena itu akan merusak rumpon/tendak milik masyarakat kecil di sepanjang wilayah penangkapan ikan,” kata Ecep Rahmat salah satu pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pandeglang, Minggu, (7/7/2024).

Lanjut Ecep Rahmat pengurus HNSI Pandeglang menyampaikan, sudah jelas setiap nelayan dalam melakukan penangkapan ikan itu, ada Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) nom 27 Tahun 2021, tentang penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 tahun 2021, tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan Andon penangkapan ikan, Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 11 tahun 2023, tentang penangkapan ikan terukur serta ditegaskan juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 36 tahun 2023, tentang penempatan alat penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat.

“Jadi, pada intinya pelaku usaha nelayan kapal arad/gardan/cantrang di wilayah pesisir pantai selatan Pandeglang, harus bisa mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, pengurus HNSI Pandeglang mengungkapkan, nelayan arad/gardan/cantrang yang menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat harimau, diduga itu akan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang yang menjadi tempat berlindung serta berkembangnya ikan yang biasa di tangkap oleh nelayan kecil di sepanjang laut pesisir (ilegal fishing).

“Jika kalau ini dibiarkan dan tidak ada ketegasan dari para pihak, maka akan terjadi kerusakan pada ekosistem laut pesisir pantai di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten,” pungkasnya

Sementara itu, Yayat Supiat Ketua HNSI Kecamatan Sumur mengatakan, banyaknya praktek pelanggaran zonasi pada wilayah penangkapan ikan di pesisir pantai selatan oleh kapal nelayan dengan bobot (GT) besar.

Loading...

“Telah ditemukan dugaan praktek pemakaian alat tangkap terlarang jenis pukat harimau atau sejenisnya pada kapal nelayan arad dan gardan saat melakukan penangkapan ikan,” terangnya.

HNSI Kecamatan Sumur menyampaikan, lemahnya pengawasan dari pihak instansi terkait yang membidangi terhadap para pelaku usaha Nelayan, biarpun sudah dibuatkan perjanjian antara kelompok masyarakat nelayan kecil bersama kelompok nelayan arad/gardan/cantrang, bahkan dilakukan mediasi di Mapolairud setempat antara kedua belah pihak, namun tetapi tidak ada hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Pada persoalan tersebut, pelaku usaha nelayan arad/gardan/cantrang malah semakin merajalela, sehingga hasil tangkap nelayan kecil dari hari ke hari terus menurun, oleh sebab itu, Pemprov Banten melalui DKP Banten harus melakukan tindakan terhadap nelayan besar, jangan sampai merusak wilayah tangkap ikan bagi nelayan kecil,” jelasnya.

Menurut Ketua HNSI Sumur, Pemerintah harus memberikan sanksi terhadap pelaku usaha nelayan arad/gardan/cantrang tersebut, yang melanggar ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

DPRD Pandeglang

“Kami HNSI dan Paguyuban Nelayan Pesisir Kabupaten Pandeglang, meminta ketegasan Pemprov Banten melalui DKP Banten untuk memberikan sanksi terhadap nelayan yang tidak mematuhi peraturan tersebut,” tuturnya.

Pihaknya juga memohon kepada instansi terkait, yakni aparatur penegak hukum diantaranya, Polairud dari tingkat Resort Pandeglang, Polda Banten, Mabes Polri, untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya di bidang kelautan di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Untuk memberikan solusi alat pengganti, pembinaan, penyuluhan serta pelatihan terhadap pelaku usaha para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang serta dapat merusak ekosistem laut.

“Kami berharap kepada APH untuk dapat memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha nelayan yang melakukan aktivitas saat menangkap ikan, agar dapat menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” katanya. (*/Riel)

Koperasi
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien