PANDEGLANG – Dinilai pembangunan di Kabupaten Pandeglang lemah pengawasan, puluhan Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Pandeglang turun ke jalan.
Pada saat aksi unjuk rasanya di DPUPR, Kantor Bupati, serta Kantor DPRD Pandeglang tersebut, mahasiswa menyampaikan bahwa pengawasan pembangunan disejumlah sektor di Pandeglang lemah dan bobrok.
Selain itu, lemahnya pengawasan tersebut dikhawatirkan akan berpotensi kerugian pada pembangunan dan penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang bobrok dan tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam bidang pengawasan. Hal itu tercermin dari hasil temuan BPK terhadap pelaksana di beberapa pekerjaan. Seperti pekerjaan gedung dan bangunan besar. Dan juga jalan banyak yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi,” ungkap Sadin Maulana Ketua IMM Pandeglang, saat aksinya Kamis, (16/6/2022).
Sadin mengatakan dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui terdapat puluhan paket dari 3 OPD di Pandeglang yang telah merugikan keuangan daerah.
Seperti 5 paket pengerjaan gedung di Dikpora, 11 paket pengerjaan irigasi, jalan jembatan di DPUPR, serta pembangunan hunian tetap di BPBD.
“Dari sekian banyaknya pembangunan di lingkungan Kabupaten Pandeglang, banyak pekerjaan yang tidak sesuai mutu dan spesifikasi kontrak, itu mencerminkan kegagalan Irna Tanto dalam memaksimalkan kualitas pembangunan di Pandeglang,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Muhammad Abdul, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) mengatakan rasa kekhawatirannya dari hasil temuan BPK tersebut, karena menurutnya akan berakibat fatal pada kualitas pembangunan.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap eksekutif, Karena menurutnya eksekutif membutuhkan balancing partner (mitra penyeimbang) sebagai watch dog (Pengawas) dalam merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.
Kehadiran DPRD sangat dibutuhkan guna melakukan pengawasan, demi kualitas pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Karena Abdul menduga program pembangunan sangat syarat akan kepentingan sekelompok orang, mafia proyek serta indikasi korupsi.
“Kami sangat khawatir dengan kinerja bobrok DPUPR dalam melakukan pengawasan. Apalagi di periode kali ini Irna Tanto memiliki Program Strategis JAKAMANTUL yang sudah banyak di persoalkan karena banyak temuan di lapangan. Seperti halnya pembangunan Jalan Marapat-Camara dan jalan Cikadu- Pasirnangka ketika pengerjaan pembangunan kami duga tidak sesuai spesifikasi dan bakal berakibat terhadap mutu,” pungkasnya. (*/Fani)
