Ati Bohong Soal Pendidikan Gratis Cilegon Satu-satunya di Indonesia, Murid Masih Bayar LKS dan Buku?
CILEGON – Pasca debat kandidat Pilkada Cilegon Putaran Kedua, ramai-ramai publik terusik dengan statement calon walikota Ratu Ati Marliati terutama soal klaimnya bahwa pendidikan gratis telah diterapkan di Cilegon dan satu-satunya daerah di Indonesia.
Menyikapi hal itu, Ratu Ati dinilai telah melakukan kebohongan publik, penjelasan dalam ajang debat tidak sejalan dengan fakta.
“Yang disampaikan seolah-olah masyarakat Kota Cilegon tidak tahu dan tidak merasakan beban ekonomi yang sesungguhnya. Tidak sepatutnya calon walikota, calon panutan dan teladan rakyat Cilegon mengatakan sesuatu dengan asal ucap tanpa melihat fakta yang ada,” ujar Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon, Hery Yuanda, kepada wartawan, Senin (30/11/2020).
Dikatakan Hery, PII sebagai organisasi pelajar kerap menerima keluhan dari anggota, tentang masih besarnya beban biaya pendidikan di Kota Cilegon.
“Murid-murid masih dibebani biaya buku dan LKS, masih banyak lagi pungutan lain di sekolah, apalagi saat ini di masa Pandemi Covid-19 tambah lagi beban biaya kuota internet, ini fakta yang menunjukkan belum ada pendidikan gratis di Cilegon,” ungkap mahasiswa Kecamatan asal Citangkil ini.
Hery juga menyoroti soal klaim wifi gratis yang dianggap membantu pembelajaran untuk pelajar, namun kenyataannya hal itu bukan solusi untuk pendidikan yang lebih baik.
“Menurut saya keberhasilan di bidang layanan pendidikan tidak bisa dilihat dari program wifi gratis. Apa indikator dari program layanan pendidikan tersebut sudah tercapai? Contohnya program WiFi gratis, tujuannya yakni untuk mempermudah pelajar dalam belajar, namun apakah apakah program tersebut sudah sampai kepada seluruh pelajar di Cilegon? Pembahasan harusnya lebih mengarah kepada hal tersebut, bukan menyombongkan terlaksananya program saja dan mengatakan opini yang tidak disertai realita,” jelas Hery.
Tudingan soal kebohongan calon walikota atas klaim pendidikan gratis juga diungkapkan Ismatullah, Ketua HPA Cilegon.
Masyarakat sudah cerdas dan mengetahui, bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh Indonesia.
“Kita semua tentu tahu jika upaya pendidikan gratis itu di semua daerah dari sabang sampai meroke sudah diupayakan oleh pemerintah pusat melalui program kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Aceh Sampai Papua juga ada dan bukan hanya di Kota Cilegon,” ungkap Ismat.
Dia juga mengungkapkan bahwa kebijakan sekolah gratis di daerah lain lebih menyeluruh, bahkan hingga menggratiskan seragam murid dan buku LKS.
“Justru yang jadi masalah itu di daerah lain tidak ada lagi beban biaya buku dan LKS, sementara di Kota Cilegon ini justru yang katanya gratis, tapi masyarakat masih dibebani biaya buku dan LKS yang setiap tahun membuat gaduh masyarakat, karena dianggap sangat membebani biaya hidup masyarakat,” terang Ismat.
Pria yang berprofesi sebagai guru honorer ini bahkan menyebut calon walikota petahana tidak memahami konsep BOSDa, yang selama ini tidak dijalankan di Cilegon.
“Selain itu daerah lain sudah banyak yang menerapkan Bantuan Operasional Daerah (BOSDa) sementara Kota Cilegon belum ada BOSDa yang seharusnya sudah lama dilaksanakan agar dapat mengurangi juga beban biaya bagi masyarakat. Jadi kami kira masyarakat tidak bisa dibohongi dengan statement Paslon 02, karena masyarakatlah yang sesungguhnya merasakan langsung beban biaya pendidikan yang masih memberatkan ini,” jelas Ismat.
Ismat berharap pendidikan adalah bagian hak dasar pelayanan masyarakat, dan pemerintah daerah kedepan harus berani mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
“Jadi aneh dan jika pendidikan sudah diklaim gratis, tapi di Cilegon masih ada beban biaya buku dan LKS, yang tentunya semua orang tua wali murid tahu dan merasakan ini. Jadi menurut kami klaim bahwa pendidikan gratis itu hanya ada satu-satunya di Cilegon adalah kebohongan besar. Kedepan pendidikan gratis di Cilegon harus plus, artinya setelah digratiskan melalui BOS pemerintah pusat, dan BOSDa bisa menghapuskan beban biaya buku dan LKS yang sangat menyulitkan masyarakat selama ini,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, dalam sesi debat Sabtu (28/11/2020) kemarin yang ditayangkan live di Stasiun TV Nasional, calon walikota Cilegon Ratu Ati Marliati nampak bersemangat menjelaskan keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon di bidang layanan pendidikan.
Menanggapi pertanyaan soal BOSDa untuk satuan pendidikan, Ratu Ati yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan itu mengaku bahwa hanya Kota Cilegon satu-satunya daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan gratis untuk masyarakat.
“Kebetulan dalam kebijakan Bos atau Bosda ini kami di Kota Cilegon rasanya dalam kebijakan Bosda untuk di-covid ini kita memang harus sudah mengalokasikan APBD. Dan alhamdulillah selama bertahun-tahun bahwa satu-satunya Pemerintah Kota Cilegon yang melakukan pendidikan gratis di Indonesia, dan ini sudah kita lakukan berapa hitungan alokasi anggarannya, termasuk nanti berapa dari pusat berapa dari provinsi dan berapa dari daerah,” ujar Ati dengan penuh percaya diri. (*/Red/Rizal)
