LEBAK – Dua ruang kelas dan satu ruang guru di SMA Negeri 2 Leuwidamar, Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar disegel H Ismail Karis selaku pemilik tanah.
Penyegelan dilakukan oleh H Ismail Karis karena pihak sekolah belum melunasi sisa pembayaran lahan seluas 2.000 meter persegi yang sebelumnya sudah diajukan pembebasannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk perluasan lahan sekolah.
“Kami harap ruang kelas yang disegel segera dibuka. Soalnya bikin belajar jadi gak enak,” kata Nanang, salah satu siswa kelas X IPA 3 SMA Negeri 2 Leuwidamar. Rabu (6/11).
Lebih lanjut Nanang mengatakan, ruang kelas yang disegel sebanyak dua ruangan, yaitu kelas X IPA 2 dan X IPA 3. Dengan jumlah siswa per kelasnya sebanyak 36 orang.
“Karena disegel kini semua siswa belajarnya digabung dengan kelas lain. Membuat gak nyaman lah, soalnya digabung sama kelas lain ya otomatis jadi sesak,” katanya.
Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Leuwidamar Rahmat menuturkan, bahwa penyegelan dilakukan oleh pemilik lahan.
“Dari semenjak hari Sabtu kemarin hingga sekarang. Kalau pada hari Sabtu ya gak terasa karena memang hari libur, tapi begitu di hari Senin barulah kita merasakan dampak atas adanya penyegelan terhadap dua ruang kelas siswa dan satu ruang guru tersebut,” katanya.
Rahmat mengungkapkan, berdasarkan pengetahuannya, terjadinya penyegelan dilatarbelakangi rasa kesal pemilik kepada pemerintah. Dimana pada tahun 2018 lalu dijanjikan lahan miliknya seluas 2000 meter persegi akan dilunasi pembayarannya.
“Namun hingga sekarang ini belum ada kejelaskan kapan akan dilakukan pelunasan. Kalau dari pihak sekolah sendiri sudah berupaya dengan cara melakukan penyicilan pembelian tanah kepada pemilik,” katanya.
Rahmat menegaskan, bahwa luas lahan yang mau dibebaskan seluas 2.000 meter persegi. Sedangkan kalau melihat kebutuhan lahan tidak sampai 1.000 meter persegi.
“Sekitar 600 meter, yang saat ini sudah dibangun tiga lokal yaitu dua ruang KBM dan satu ruang guru. Cuma pemilik berkeinginan semua lahan seluas 2.000 meter itu dibayar sama provinsi, jadi tolong dari pihak provinsi agar bisa membantu sekolah untuk bisa menyelesaikan dan membayarkan lahan, sekolah ini adalah milik provinsi jadi tolong provinsi untuk bisa menyelesaikan masalah, sehingga anak didik ini tidak jadi korban karena adanya penyegelan ini,” katanya.
Rahmat mengungkapkan, pihak sekolah sudah melakukan penyicilan lahan sampai Rp 165 juta. Sementara pemilik meminta semuanya dibeli dan dibayarkan.
“Keinginan dibeli semua menguat karena pada tahun 2018 lalu tim dari provinsi sudah datang dan melakukan pengukuran lahan mau dibebaskan. Namun ternyata pembebasannya batal dilakukan sehingga membuat pemilik menuntut segera dilakukan pelunasan dengan harga penawarannya minta Rp 200 ribu per meter,” katanya (*/Sandi)
