SERANG – Setelah melakukan rapat persiapan evaluasi fasilitas kampanye dengan perwakilan KPUD Kabupaten Kota, kini KPU Provinsi Banten melakukan Rapat Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019, Hotel Horison, Kebonjahe. Selasa, (23/7/2019).
Rapat evaluasi dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Banten, pimpinan parpol, pemantau pemilu, tokoh masyarakat, media massa, pemerintah daerah, petinggi TNI/Polri dan Satpol PP.
Evaluasi fasilitas kampanye dilakukan untuk mengetahui proses perjalanan kampanye pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019.
Eka Satialaksmana, komisioner KPU Provinsi Banten menuturkan, evaluasi ini bagian dari persiapan untuk menghadapi evaluasi di tingkat nasional. Yaitu evaluasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.
“KPU RI rencananya akan melaksanakan evaluasi Pemilu secara keseluruhan, khususnya saya, di divisi sosialisasi, yang membidangi soal kampanye, juga melakukan diskusi evaluasi untuk kegiatan fasilitasi kampanye. Khususnya terkait dengan pelaksanaan sub tahapan kampanye, pemasangan APK, iklan kampanye,” tutur Eka.
“Makanya kita mengundang seluruh stakeholder utama Pemilu 2019, untuk mendapatkan informasi dan data permasalah permasalahan apa yang dihadapi oleh seluruh stakeholder itu, yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kampanye,” lanjutnya.
KPU dalam melangsungkan rapat evaluasi fasilitas kampanye ini mendapat banyak masukan dari seluruh peserta evaluasi.
“Banyak masukan yang kita dapat, salah satunya terkait pemasangan APK, itu masuk usulan agar proses fasilitasnya itu sentralisasi ke KPU. Mulai dari produksi, pemasangan dan pemeliharaannya. Kemudian terkait iklan kampanye yang tidak terlalu kaku membatasi jumlah media, sehingga banyak media bisa diakomodir untuk kepentingan semakin memasifkan informasi tentang peserta Pemilu,” terang Eka.
Selanjutnya kata Eka, kegiatan ini menjadi bahan rekomendasi oleh KPU Banten untuk kemudian disampaikan pada evaluasi di tingkat nasional.
“Tindak lanjut dari ini kita sudah inventarisasi, kita akan sampaikan juga hasil inventarisasi itu baik kepada seluruh stakeholder, kemudian ini akan menjadi bahan evaluasi ditingkat nasional, harapannya ada perbaikan dari aspek teknis maupun aspek regulasi,” tandasnya. (*/Qih)
