Pejuang Taliban Beri Pengampunan Massal, Ajak Perempuan Ikut Pemerintahan
INTERNASIONAL – Pejuang Taliban mendeklarasikan amnesti atau pengampunan bagi pejabat pemerintahan di seluruh Afghanistan setelah mereka mengambil alih kekuasaan pada Minggu (15/8/2021).
Kelompok itu juga mengajak perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan baru mereka. Dalam pernyataan yang dikutip AFP, Selasa (17/8/2021), Taliban menyatakan bahwa amnesti ini diharapkan dapat membuat para pegawai pemerintahan Afghanistan sebelumnya dapat beraktivitas dengan tenang tanpa takut dihukum setelah kelompok itu berkuasa.
“Amnesti umum dideklarasikan untuk semua, jadi kalian dapat melanjutkan rutinitas kalian dengan tenang,” demikian pernyataan Taliban.
Selain itu, anggota komisi budaya Taliban, Enamullah Samangani, juga mengumumkan bahwa kelompok itu tidak akan membuat perempuan menjadi korban selama mereka berkuasa.
“Imarah Islam tidak ingin perempuan menjadi korban. Mereka harus berada dalam struktur pemerintahan menurut hukum Syariah,” katanya, sebagaimana dilansir Associated Press.
Advert
Mengenai struktur pemerintahan, Samangani belum dapat menjelaskan secara rinci. Namun, ia menyiratkan bahwa sistem pemerintahan tetap bernapas Islam.
“Struktur pemerintahan belum sepenuhnya jelas, tetapi berdasarkan pengalaman, harus ada kepemimpinan yang sepenuhnya Islami dan semua pihak harus bergabung,” katanya.
Saat ini, Taliban sendiri terus menggaungkan kampanye bahwa pemerintahannya akan berjalan moderat.
Dalam pertempuran perebutan kekuasaan dalam beberapa bulan belakangan, memang sangat minim laporan mengenai kekerasan terhadap warga sipil.
Generasi yang sempat hidup di masa pemerintahan Taliban era pertama di akhir tahun 90-an, masih ingat betul betapa Taliban begitu konsisten menerapkan hukum Islam. Pelanggar hukum bisa mendapat sanksi dirajam, amputasi, hingga eksekusi di depan umum.
Kini, dunia pun masih menanti dinamika di Afghanistan ketika Taliban berkuasa kembali.
“Dunia mengikuti peristiwa di Afghanistan dengan hati yang berat dan kegelisahan yang mendalam tentang apa yang ada di depan,” kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (*/CNN)
