Soal KLB PD Menkumham Minta SBY dan AHY Jangan Tuding Pemerintah

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, berjanji bahwa pemerintah akan bertindak profesional dalam menyikapi kisruh di Partai Demokrat (PD). Yasonna juga meminta agar tidak ada yang menuding pemerintah memihak pada salah satu kelompok.

“Kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja kita objektif, kok main serang yang tidak ada dasarnya”, pungkas Yasonna usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (9/3/2021).

Hingga kini Yasonna dan jajarannya masih menilai konflik yang menerpa Partai Demokrat masih bersifat internal. Yasonna menyatakan pemerintah perlu melakukan sejumlah tahapan sebelum mengambil sikap.

“Dirjen sudah melaporkan kepada saya kalau dari segi kami saat ini kami masih melihat ini masalah internal Demokrat karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD ART Partai Demokrat”, tambah Yasonna kepada wartawan yang meliput di Gedung DPR RI.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendatangi Kantor Kemenkumham guna menyampaikan surat keberatan terhadap penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh kubu Moeldoko cs di Deli Serdang, Sumatera Utara. AHY yang datang bersama sejumlah kader pendukungnya juga menyampaikan sejumlah bukti berupa dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.

Kubu AHY mendesak pemerintah bersikap tegas untuk menolak kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Sumut. Bahkan dalam pidato resminya di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021), AHY menyatakan kehadiran Moledoko membuat konflik tidak semata masalah internal partai.

“Jadi ini bukan hanya masalah internal partai. Semua partai memiliki dinamikanya tersendiri. Ada mereka yang mungkin kecewa, ada mereka yang mungkin sakit hati karena kepentingannya tidak dapat diwujudkan. Itu biasa. Dan kami juga punya segala instrumen untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga partai,” ujar AHY.

“Tapi kali ini sungguh berbeda karena aktor eksternal, yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan PD secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional, dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumut,”, tambahnya. (*/Detik)

Honda