SERANG — Momentum usia 500 tahun Kabupaten Serang dinilai tidak boleh sebatas menjadi perayaan seremonial semata.
Lebih dari itu, momentum ini harus dimaknai sebagai ruang evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan serta kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Banten, Febry Bahri Fauzin, saat menyampaikan refleksinya menjelang peringatan lima abad Kabupaten Serang.
Menurut Febry, usia setengah milenium ini membawa pertanyaan besar terkait efektivitas pembangunan daerah bagi masyarakat luas.
”Lima abad adalah perjalanan sejarah yang sangat panjang. Namun pertanyaannya, apakah panjangnya usia Kabupaten Serang berbanding lurus dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya?” ujar Febry.
Ia menekankan bahwa warisan sejarah seharusnya diterjemahkan menjadi keberanian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
”Sejarah jangan hanya dijadikan ornamen. Nilai perjuangan, pendidikan, keberanian, dan keadilan yang diwariskan para pendahulu harus tercermin dalam kebijakan pemerintah hari ini,” tambahnya.
Febry turut menyoroti kepemimpinan Ratu Zakiyah–Najib Hamas yang kini berada pada fase krusial untuk membuktikan mandat politik dari rakyat. Meski mengapresiasi sejumlah capaian program daerah, ia mengingatkan agar ruang kritik masyarakat sipil tidak lantas tertutup.
”Kebijakan yang baik tentu patut diapresiasi, namun masyarakat sipil harus tetap kritis. Mandat rakyat bukanlah cek kosong,” tegasnya.
Menurutnya, Indikator Utama Kinerja (IKU) pemerintah daerah mestinya diukur dari penyelesaian masalah krusial seperti pengangguran, mutu pendidikan, kualitas pelayanan publik, kelestarian lingkungan, hingga pemerataan ekonomi.
”Pemerintah tidak dinilai dari seberapa banyak seremoni yang digelar, melainkan seberapa besar manfaat kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat,” tutur Febry.
Ia menambahkan, keterlibatan Hima Persis Banten dalam mengawal kebijakan publik merupakan bagian dari upaya menjaga iklim demokrasi di Kabupaten Serang agar tetap sehat.
”Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang anti-kritik, melainkan pemerintah yang mau mendengar, melakukan koreksi, dan membuktikannya lewat hasil kerja nyata,” terangnya.
Menutup refleksinya, Febry berharap Kabupaten Serang tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, melainkan menjadikannya sebagai fondasi dalam melangkah ke depan.
”Lima ratus tahun adalah warisan sejarah, tetapi lima puluh tahun ke depan adalah tanggung jawab kita bersama. Momentum ini harus menjadi titik evaluasi: apakah kita hanya semakin tua, atau benar-benar semakin dewasa sebagai sebuah daerah,” pungkasnya.***
