Wisata Anyer

Pilkades Kabupaten Serang 2027 Berpotensi Pakai E-Voting, Anggaran Bisa Hemat Rp10 Miliar

Dindik Hari Pahlawan

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tengah mengkaji penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Opsi penggunaan e-voting mencuat setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang melakukan studi langsung terhadap pelaksanaan Pilkades berbasis elektronik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, mengatakan hasil kunjungannya menunjukkan bahwa sistem e-voting memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pemungutan suara secara manual, terutama dari sisi efisiensi biaya, kemudahan pelaksanaan, dan kenyamanan masyarakat.

Menurut Rudy, sistem e-voting yang diterapkan di Kabupaten Cianjur menggunakan metode offline atau tidak terhubung dengan jaringan internet.

“Lebih gampang, lebih murah. Di masyarakatnya pun lebih nyaman. Ternyata e-voting yang dimaksud di Cianjur itu offline, tidak online. Jadi, satu unit menggunakan kabel untuk ekspor-impor data,” ujar Rudy Jumat (20/11/2026).

Indorama Hari Pahlawan

Ia menjelaskan, sistem offline tersebut diterapkan untuk meminimalkan potensi manipulasi maupun pencurian data selama proses pemungutan suara.

Dengan demikian, keakuratan hasil penghitungan suara dan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) diharapkan tetap terjaga.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa penerapan e-voting di Kabupaten Serang belum diputuskan.

PT PCM Pahlawan

Pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang tergabung dalam tim panitia tingkat kabupaten.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga opsi sistem Pilkades yang akan dipertimbangkan, yakni pemungutan suara manual, sistem hybrid atau kombinasi manual dan elektronik, serta e-voting secara penuh.

“Makanya saya mau rapat koordinasi dulu dengan OPD-OPD teknis yang menjadi tim inti panitia kabupaten. Kita sepakati apakah mau menggunakan sistem manual, hybrid, atau e-voting murni,” katanya.

Rudy mengungkapkan, perbedaan sistem pemungutan suara tersebut berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran Pilkades 2027.

Berdasarkan perhitungan sementara DPMD Kabupaten Serang, pelaksanaan Pilkades dengan sistem manual membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar.

Sementara itu, penerapan sistem hybrid diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp200 juta. Adapun jika menggunakan e-voting secara penuh, kebutuhan anggaran diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp25 miliar.

Artinya, Pemkab Serang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp10 miliar apabila memilih sistem e-voting dibandingkan metode manual.

“Kalau pakai manual kebutuhan anggarannya Rp35 miliar. Kalau hybrid tambah Rp200 juta. Tapi kalau pakai e-voting menjadi Rp25 miliar. Dari Rp35 miliar bisa berkurang Rp10 miliar,” jelasnya.

Menurut Rudy, estimasi tersebut telah memperhitungkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari sosialisasi, pengawasan hingga pengamanan.

Keputusan mengenai sistem yang akan digunakan dinilai harus segera ditetapkan. Sebab, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD tengah membahas penyusunan APBD 2027.

Dengan demikian, pilihan sistem Pilkades akan menentukan besaran anggaran yang perlu dialokasikan dalam APBD murni 2027.

“Harus dipastikan sekarang. Ketika kebijakannya sudah dipilih, apakah manual, hybrid, atau e-voting, maka anggaran yang diusulkan untuk APBD murni 2027 menyesuaikan pilihan tersebut,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan kendala penggunaan teknologi, khususnya bagi pemilih lanjut usia (lansia), Rudy memastikan hal tersebut dapat diantisipasi melalui pendataan dan pendampingan keluarga.

Ia menjelaskan, tahapan penting dalam penerapan e-voting nantinya berada pada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Setelah DPT ditetapkan, pemilih akan dibagi berdasarkan wilayah tempat pemungutan suara (TPS). Setiap bilik e-voting dirancang untuk melayani sekitar 500 pemilih.

Dalam pelaksanaannya, pemilih akan mendapatkan surat panggilan yang dilengkapi barcode dan nomor identitas. Pemilih juga diminta membawa KTP saat datang ke lokasi pemungutan suara.

Rudy menilai pemilih lansia yang belum terbiasa menggunakan teknologi tetap dapat menggunakan hak pilih dengan bantuan anggota keluarga untuk mengantarkan mereka ke lokasi pemungutan suara.

“Kalau orang tua tidak mengenal HP, ya diantar sama cucu atau saudaranya. Tetapi yang masuk ke dalam bilik tetap pemilih yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perangkat e-voting nantinya menggunakan tablet, alat pemindai, serta komputer atau laptop yang menjadi bagian dari sistem pemungutan suara. Perangkat tersebut juga akan disegel untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilihan.

Rudy menyebut sistem dan peralatan yang direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melalui proses standardisasi.***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien