SERANG – Tindakan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 PNS di Kabupaten Serang, Kamis pekan lalu, menuai pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk salah satunya Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Serang.
Ratu Tatu Chasanah, meminta kejelasan terkait kriteria penetapan tersangka oleh Tim Saber Pungli ini, karena menurutnya salah satu hal yang wajar jika PGRI meminta sumbangan kepada anggotanya.
“Kita termasuk Pak Ketua dewan minta kejelasan dari Tim Saber Pungli ini, kalau misalnya kegiatan seperti itu yang memang untuk membuat gedung PGRI inikan Pemda tidak punya anggaran tidak punya kemampuan untuk support di setiap kecamatan,” ujar Tatu, Rabu (15/11/2017).
Tatu juga mengungkapkan bahwa iuran yang diberikan anggota PGRI tersebut merupakan semangat dari anggota PGRI itu sendiri.
“Itu adalah semangat mereka untuk iuran untuk membuat gedung PGRI, membuat gedung kegiatan mereka, dan bahkan itu sering kali digunakan oleh masyarakat sekitar kecamatan situ. Nah apa ini termasuk Pungli seperti ini? Pak ketua dewan meminta kepada saya dan minta duduk bersama dengan Tim Saber Pungli,” imbuhnya.
Menurut Tatu, kriterianya harus jelas dulu terutama di Dinas Pendidikan yang agak riskan, seperti misalnya, tentang iuran untuk orang tua oleh komite sekolah.
“Kalau misalnya itu keinginan orang tua dan mereka punya kemampuan, kan harusnya tidak jadi masalah karena pendidikan ini kan bukan hanya semata tugas pemerintah, masyarakat juga kan memang punya tugas untuk mendukung pendidikan,” jelasnya.
“Jadi kita perjelas lagi coba tata caranya, karena inikan jadi pertanyaan dewan juga kalau seperti ini kan, jadi habis semua pendidikan, jadi keinginan partisipasi dari masyarakat, masyarakat itu baik itu guru sendiri atau masyarakat itu orang tua nanti itu jadi mati jadi takut gitu, sedangkan Pemda sendiri tidak punya kemampuan untuk memback-up kebutuhan soal pendidikan di lapangan dalam waktu pendek dengan kondisi APBD yang ada,” tuturnya.
Tatu mengungkapkan terkait kedua tersangka pihaknya akan minta untuk duduk bersama dengan Tim Saber Pungli untuk kedepannya ini jadi percontohan.
“Ini jadi contoh buat kita dan jadi pertanyaan buat kita, khawatir nanti yang lain 29 kecamatan yang sedang membangun gedung PGRI berhenti semua. Jadi kriteria Saber Punglinya sebelah mana? Mungkin kan kalau dari masyarakat menerima kita sebagai PNS itu untuk menguntungkan diri sendiri disebut pungli atau misalnya yang membuat KTP masyarakat, kita ngambil uang untuk percepatan pembuatan KTP itu pungli gitu? Tapi kalau memang untuk membangun kebutuhan mereka sendiri apa itu disebut pungli? itu jadi pertanyaan buat kami,” pungkasnya. (*/David)
