Bupati Serang Pastikan Mitigasi Kekeringan Terus Dilakukan, Suplai Air Bersih untuk Warga Jadi Prioritas
SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026.
Salah satu fokus utama adalah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di wilayah yang terdampak kekeringan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati, Selasa (4/8/2026).
Menurut Ratu Zakiyah, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau berpotensi berlangsung hingga September bahkan Desember 2026.
Karena itu, Pemkab Serang terus melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di berbagai wilayah.
“Yang kami lakukan adalah terus melakukan mitigasi terhadap daerah-daerah yang membutuhkan air bersih. Tujuan kami jelas, masyarakat Kabupaten Serang tidak mengalami kekurangan air selama musim kemarau,” ujar Ratu Zakiyah.
Ia mengapresiasi dukungan TNI dan Polri yang selama ini ikut membantu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Saat ini, kebutuhan air bersih masih didominasi wilayah Serang Utara, meliputi Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang, serta beberapa kecamatan lainnya.
Selain itu, permohonan bantuan air bersih juga mulai diterima dari Kecamatan Baros dan Petir.
Untuk memperkuat penanganan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten serta perusahaan penyedia air bersih guna memastikan distribusi air kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
“Kami terus memetakan wilayah yang membutuhkan bantuan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Yang pasti, kondisi saat ini masih dapat tertangani,” katanya.
Selain membahas antisipasi kekeringan, Rakor Forkopimda juga mengevaluasi sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalur Serdang–Bojonegara–Puloampel.
Terkait persoalan ODOL, Pemkab Serang akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri Bojonegara dan Puloampel agar kendaraan bertonase besar mematuhi jam operasional sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Banten.
Ratu Zakiyah mengakui masih banyak keluhan masyarakat mengenai maraknya kendaraan ODOL yang memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kami akan terus meningkatkan pengawasan bersama seluruh unsur Forkopimda agar pelanggaran dapat diminimalisasi sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.***
