Dorong Perlindungan Anak Banten dari Desa, dengan Program PATBM
SERANG – Masyarakat adalah ring kedua setelah Keluarga dalam hal perlindungan anak, banyaknya kasus kekerasan terhadap anak memacu Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) melaunching Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (23/3/2018).
Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina menjelaskan, lembaga ini akan menjadi institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan perlindungan anak-anak di Banten terutama di lingkup desa.
“Ini adalah respon cepat terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, kita bantu dorong kabupaten/ kota layak anak, menuju Provinsi Banten yang layak anak,” kata Nina.
Melalui PATBM, menurut Nina, persoalan kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir dengan edukasi yang dilakukan secara masif.
“Maka sasaran dari kegiatan ini adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah PATBM dilaksanakan,” ujar Nina seraya menyebutkan selain instansi pemerintah banyak unsur yang terlibat dalam kegiatan ini seperti tokoh agama, penegak hukum, forum anak, lembaga layanan kesehatan dan sebagainya.
Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, banyaknya kasus kejahatan terhadap anak yang saat ini terjadi, tidak terlepas dari kurangnya perhatian orangtua terhadap anak. Selain menjadi korban aneka kejahatan, anak pun banyak mengalami hal buruk akibat lengahnya orangtua dalam mengawasi aktivitas anak.I
“Anak itu tergantung kepada pendidikan keluarga. Kalau emak-nya kerja, bapaknya kerja, kadang-kadang emak-nya selfie terus, anak lari-lari kemana-mana jangan harap jadi sesuatu. Gara-gara banyak selfie anaknya nyebur ke kali. Jangan banyak selfie, perhatikan anak,” pinta Wahidin Halim.
Menurutnya, perhatian serta kasih sayang sangat penting bagi anak. Bukan hanya untuk menjaganya dari tindakan kejahatan dan hal-hal buruk, namun juga untuk tumbuh kembang serta masa depan anak tersebut.
“Coba, bangun hubungan komunikasi. Paling penting hubungan keluarga. Penuhi kasih sayangnya. Kenapa tidak kita yang didik, kenapa tidak kita berikan kasih sayang. Emak-nya kerja, diserahkan ke asisten rumah tangga. Kita tidak tahu dikasih apa anak kita. Kita tidak tahu susu yang kita beli benar-benar diberikan kepada anak kita atau tidak,” ucap WH.
PATBM ini sendiri menurut Gubernur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak yang ada di Banten. Namun menurutnya, program-program pemerintah tetap memerlukan dukungan masyarakat.
“Saya sudah bilang ke Bu Nina (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana-red) untuk terus membuat program perlindungan anak, tapi harus yang konkret,” imbaunya. (*/Yosep)