SERANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, mengecam keras dugaan pembuangan limbah oleh kapal tongkang di perairan Kecamatan Bojonegara.
Aktivitas ilegal tersebut dinilai telah mencemari lingkungan laut dan mengancam langsung mata pencaharian para nelayan setempat.
Ahmad Muhibbin menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab wajib diseret ke jalur hukum.
Muhibbin menjelaskan bahwa dampak dari pencemaran laut ini tidak bisa disepelekan. Selain merusak kualitas air dan habitat biota laut, penurunan populasi ikan otomatis akan memukul perekonomian masyarakat pesisir.
”Kami mengecam keras dugaan pembuangan limbah ini. Jika terbukti benar, dampaknya sangat serius karena merusak ekosistem laut sekaligus mengancam kehidupan para nelayan yang menggantungkan hidupnya di sana,” ujar Ahmad Muhibbin, Kamis (9/7/2026).
Guna menyelesaikan masalah ini, Ahmad Muhibbin mendesak Pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta instansi teknis terkait untuk segera mengambil langkah taktis:
- Uji Laboratorium: Segera lakukan pengambilan sampel air di lokasi yang diduga tercemar.
- Lacak Pelaku: Identifikasi sumber pencemaran dan kapal tongkang yang bertanggung jawab.
- Transparansi Publik: Sampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak ada yang ditutup-tutupi.
”Jangan sampai dugaan pencemaran ini dibiarkan tanpa penanganan yang jelas. Negara harus hadir melindungi lingkungan hidup sekaligus memastikan masyarakat nelayan tidak menjadi korban akibat aktivitas industri yang merusak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhibbin mengingatkan seluruh perusahaan pelayaran dan pelaku usaha yang beroperasi di perairan Bojonegara untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah mereka. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan adalah harga mati demi menjaga kelestarian laut.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang berkomitmen akan mengawal ketat kasus ini hingga tuntas.
Pengawasan berlapis akan terus dilakukan demi memastikan adanya kepastian hukum serta pulihnya hak-hak masyarakat pesisir di Bojonegara.***
