Ketua DPRD Minta Bupati Serang Ratu Zakiyah Fokus Efektivitas Anggaran dan Realisasi Visi Misi
SERANG – Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menyampaikan harapannya kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih masa jabatan 2025–2030 usai pelantikan dalam sidang paripurna, Senin (27/5/2025)
Dalam keterangannya, Bahrul mengucapkan selamat sekaligus menekankan pentingnya percepatan realisasi visi dan misi yang telah dijanjikan saat Pilkada 2024.
“Selamat mengemban amanah, selamat bertugas kepada bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025–2030. Ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan segala cita-cita yang tertuang dalam visi misi saat Pilkada 2024 lalu. Kita berharap seluruh janji kampanye bisa terwujud dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Bahrul menilai tantangan ke depan tidak terlalu berat, namun fokus utama adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Serang dapat mengelola anggaran secara efektif, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Yang pasti tantangannya adalah mengefektifkan anggaran di tengah efisiensi nasional. Efisiensi ini harus dimaksimalkan untuk mendukung pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintahan yang baru harus cepat beradaptasi dan selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
“Bupati dan wakil bupati harus bisa memilah mana yang harus dilakukan segera, dan mana yang bisa direncanakan untuk tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan kondisi yang ada saat ini,” tambah Bahrul.
Terkait sikap politik, Bahrul menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada di jalur yang konstruktif dalam pemerintahan.
“Golkar sejak awal selalu berada di pemerintahan. Kami akan memberikan dukungan positif untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Serang, tapi juga tetap menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Menurut Bahrul, Partai Golkar siap mengawal sekaligus mengoreksi kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak hanya support, tapi juga siap mengoreksi jika ada kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat,” pungkasnya. (*/Fachrul)
