KPU RI Tegaskan Tak Akan Ada Pemilih Siluman di Pilkada 2018

DPRD Cilegon Idul Adha

SERANG – Mobilisasi pemilih di ajang pemilihan umum terutama di momen Pilkada sempat menjadi perhatian, namun membatasi ruang gerak pemilih ‘siluman’ menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah hal yang sulit.

Diungkapkan Komisioner KPU RI, Pramono U tanthowi, hal tersebut di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak akan terjadi, jika proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dilakukan secara benar.

“Kalau DPT dirapihkan dari awal, pintu mobilisasi masa tidak ada, beda dengan zaman dulu yang penetapan DPT berdasarkan data kependudukan di masing-masing Disdukcapil, tapi sekarang data kependudukan terpusat dari Kemendagri, itu jelas beda,” kata Pramono saat meninjau proses Coklit di Lingk. Kecacang, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Kamis (1/2/2018).

DPRD Pandeglang Kurban

Sementara itu, menurut mantan Ketua Bawaslu Banten tersebut, data pemilih di beberapa daerah cukup baik salah satunya Provinsi Banten, hal tersebut tercermin dari pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2017.

“Banten cukup baik, apalagi kemaren melewati Pilgub jadi sebagian data sudah dirapihkan di Pilgub kemarin, termasuk yang belum rekam jadi lebih mudah karena sudah dikerjakan waktu Pilgub, ini sisa-sisa yang belum rapih di Pilgub saja,” tuturnya.

Gerindra Banten Idul Adha

Dengan demikian, ia meminta kepada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus bekerja keras untuk mendata setiap warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak suara untuk memilih, baik pada Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019.

Kpu

Selain itu, ia juga menekankan agar petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) turun langsung ke lapangan dan mengecek data pemilih.

“Yang penting petugas PPDP datang, dari rumah ke rumah, mengecek KK, KTP, penulisan data, alamat semua harus dipastikan valid, kalau yang tidak memenuhi syarat harus dicoret, kalau ada pemilih baru harus dimasukkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna mengungkapkan, saat ini, pihaknya fokus pada daerah-daerah yang susah diakses, seperti di Kabupaten Lebak, sebab menurutnya, di daerah tersebut, banyak daerah yang berada di pedalaman.

“Kita fokus di daerah yang berat seperti di Lebak, jalannya susah, petugas harus melewati sungai, tapi prinsipnya, PPDP harus mendatangi rumah warga, door to door,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, masalah yang kerap dihadapi dalam proses Coklit adalah PPDP yang malas sehingga tidak tidak mendatangi rumah warga.

“Biasanya PPDP itu males, dia punya data dicoret sendiri aja, ada yang begitu juga, umpama di Kabupaten Tangerang, pemantau Pemilu menemukan ada beberapa yg belum melakukan coklid, bahkab pas hari pertama coklit malah hilang,” pungkasnya. (*/Yosep)

Golkar Banten Idul Adha
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien