SERANG – Rendahnya minat baca masyarakat di Banten masih menjadi polemik yang patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan pula oleh Ketua Dewan Pembina Perpustakaan Provinsi Banten, DC Aryadi, yang menyatakan bahwa sejak tahun 2012 minat baca masyarakat Indonesia khususnya di Banten, hanya 0,01% sampai sekarang.
Ia menilai harus ada program yang dilakukan guna mendorong agar minat baca masyarakat meningkat.
Sedangkan ketersediaan perpustakaan daerah yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Banten, dirasa Ketua Dewan Pembina Perpustakaan Banten masih belum optimal, karena tidak bisa menyentuh seluruh daerah yang ada di Kabupaten/Kota tersebut.
“Harus ada sistem jemput bola. Karena rendahnya minat baca masyarakat terletak bukan dari suka atau tidak suka membaca, tapi dari kurangnya fasilitas dan bahan bacaannya juga jadi kendala,” ucapnya di sela-sela Rapat Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Selasa (20/2/2018), di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Kota Serang.
Ia pun mengutarakan optimisme terkait akan adanya peningkatan minat baca masyarakat setelah keluarnya Permendes 2016, dimana anggaran dana desa (ADD) diperbolehkan untuk membangun perpustakaan desa atau TBM (Taman Bacaan Masyarakat).
“Kalau ADD digunakan membangun perpustakaan desa, itu sedikitnya bisa meningkatkan minat baca masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengungkapkan sampai saat ini belum adanya kejelasan peran serta Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat Banten, seperti yang sempat diutarakan oleh Gubernur saat Hari Kunjungan Perpustakaan akhir tahun lalu, yang menyatakan akan membangun 1000 perpustakaan di seluruh wilayah Banten guna meningkatkan minat baca masyarakat.
“Tentang seribu perpustakaan itu masih belum jelas. Apakah itu nanti akan peruntukkan di sekolah atau di perpustakaan desa, atau akan dikelola oleh masyarakat lewat TBM,” ujarnya.
“Hal itu harus dicermati dan harus hati-hati dalam kajiannya,” imbuhnya.
Hal tersebut menurut DC Aryadi, kalau tidak dicermati secara hati-hati akan berbenturan dengan kajian yang ada. Karena menurutnya, apabila 1000 perpustakaan itu akan dibangun di lingkungan sekolah, maka itu akan berbenturan dengan dana BOS yang sudah memiliki sistemnya sendiri.
“Efektifnya seribu perpustakaan itu dibangun di lingkungan masyarakat, itu paling safety,” ungkapnya.
Namun, DC Aryadi menilai rencana pembangunan 1000 perpustakaan apabila diperuntukkan di masyarakat di wilayah Banten terhitung mudah dan tidak mudah, karena belum adanya data konkret terkait jumlah perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Banten justru nanti dikhawatirkan menimbulkan polemik dan tumpang tindih dilapangan.
“Jangan seperti membeli kucing dalam karung, dimana nanti membangun perpustakaan di wilayah A tapi kita buta terhadap data perpustakaan yang ada,” tuturnya.
“Banyak yang bilang datanya sekian-sekian, tapi itukan data akreditasi bukan real di lapangan,” tambahnya.
Ia beranggapan, sebelum rencana tersebut dilakukan, harus ada kajian-kajian yang dilakukan seperti pembuatan kajian naskah akademik seperti angka minat baca di tiap-tiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten .
“Ga mungkin kita bangun seribu perpustakaan dilingkungan masyarakat tanpa adanya kajian dan data,” tukasnya.
Tapi ia berjanji akan terus mendorong rencana pemerintah dalam pembangunan 1000 perpustakaan di Banten untuk segera direalisasikan.
Namun belum adanya sinergitas antara Dewan Pembina Perpustakaan dengan pihak Gubernur dan Dinas Perpustakaan Daerah sempat dikeluhkan DC Aryadi, karena hal itu akan menjadi kendala dalam pelaksanaan 1000 perpustakaan tersebut.
“Toh sampai saat ini kita belum diberikan program kerja semenjak dibuat akhir tahun 2016 karena belum diberikan anggaran sepeserpun, padahal kita sudah buat program terkait peningkatan minat baca masyarakat” katanya.
“Kinerja kita dituntut terus, salah satunya mendukung seribu perpustakaan tapi bagaimana kita mau bekerja kalau sekarang kita nol anggaran,” tutupnya. (*/Ndol)
