SERANG – Adanya kesepakatan Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan yang akan melakukan revisi terbatas UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, ditolak secara tegas oleh Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Serang, Kamis (12/4/2018).
Asmuni, Ketua Organda Kota Serang mengatakan saat ini banyak sopir kendaraan angkutan umum yang menjerit, sebab merasa sudah banyak dirugikan oleh adanya kendaraan transportasi yang berbasis aplikasi.
Kata Asmuni, kendaraan yang berbasis online tidak membantu kepada PAD, bahkan tidak diuji kelayakan kendaraan seperti yang saat ini sudah dilakukan oleh kendaraan umum yaitu angkot, bus, dan yang lainnya.
“Kalau mau diplat kuning. Sangat merugikan, penghasilan sangat menurun sekitar 40 %, kalo dia mau bawa penumpang mustinya plat kuning umum, jangan sama ama anak sekolah, supaya ada pemasukan ke negara juga, tapi aturan dipegangnya sama pemerintah ya kalau mau diketok tinggal ketok, urusan pemerintahan itu mah kalau masyarakat mah gak setuju, dari aplikasi gak masuk ke PAD jadi merugikan,” keluhnya.
“Syarat adanya ibu kota itu karena adanya bus kota, dan taksi, bukan ojek online, Apakah kalau tidak ada gojek itu akan kiamat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Asmuni, mengatakan, apabila kendaraan roda dua disahkan sebagai angkutan umum, ia meminta agar gojek dan sejenisnya angkutan online mengunakan plat kuning.
“Ojeg online tidak teruji keselamatanya kalo kampas remnya abis dan ada yang tidak bagus mesinya juga gimana,” paparnya.
Hal serupa juga, dikeluhkan, Bahrul Ulum seorang pengemudi angkot di Kota Serang, ia mengatakan, semenjak angkutan yang berbasis online beredar di wilayah kota Serang, pendapatannya sehari-hari mengalami penurunan.
“Menurun terlalu banyak semenjak ada ojeg online, sekitar 60 persen, biasanya 150 ribu, sekarang ma 100 ribu saja tidak sampai. Kalau bisa mah diatur trayeknya, angkutan umum itu biar sama-sama,” pungkasnya. (*/Dave)
