SERANG – Pemuda Pancasila Kabupaten Serang mengecam pemerintah Kabupaten Serang yang terkesan lamban dan tidak transparan dalam melakukan penyaluran bantuan covid-19. Padahal sudah banyak bantuan yang diterima oleh tim gugus tugas covid-19 Kabupaten Serang mulai dari bantuan pusat, provinsi, perusahaan negeri maupun swasta dan juga bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri.
“Saya sangat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Serang dengan tim gugus tugasnya yang sampai saat ini kami menilai lamban dan juga tidak transparan dalam melakukan pengelolaan anggaran covid 19. Dengan anggaran Rp16,5 miliar dan meningkat menjadi Rp45 miliar. Sedangkan saya baca di beberapa media online bulan lalu bahwa pemerintah Kabupaten Serang akan melakukan pemberian sembako, namun sampai saat ini belum dapat dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak wabah covid-19 di Kabupaten Serang,” ucap Irwan Herdiyana, Kabid organisasi dan Keanggotaan MPC PP Kabupaten Serang.
Ia pun menilai pemerintah Kabupaten Serang tidak mempunyai solusi yang tepat untuk penanganan covid-19. Karena menurutnya masih banyak pihak terkait yang belum maksimal dalam melakukan tindakan preventif maupun tindakan penanggulangan pandemi covid-19 ini.
Sementara itu, Imron Nawawi, Sekjend Lembaga Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Serang mengatakan bahwa Bupati Serang selain lamban dan tidak transparan dalam mengelaloa bantuan covid dari sumber manapun, ia menilai Bupati Serang juga tidak memikirkan kepentingan para buruh atau para pekerja di Kabupaten Serang.
“Bupati Serang harus punya solusi untuk melakukan pencegahan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini untuk para pekerja yang saat ini sedang dihantui dengan PHK masal yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serang. Jika memang itu terjadi maka kami yakini Kabupaten Serang akan terus menjadi kabupaten penyumbang pengguran terbesar di Provinsi Banten. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Serang, selain itu kami berpikir bahwa masih banyak pekerja yang sekarang dirumahkan di Kabupaten Serang yang mulai berpulang ke tempat tinggalnya tanpa adanya protokol ataupun pemeriksaan dari tim kesehatan di Kabupaten Serang yang nyatanya dari sekian banyak PDP ataupun ODP yang ada di Kabupaten Serang adalah mereka yang bekerja dan dirumahkan di Jakarta lalu pulang ke rumah sehingga dinyatakan ODP, itupun yang terpantau dan diketahui,” jelasnya. (*/Red)
