SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Heri Handoko melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, daerah pemilihan (Dapil) Banten 2 Kabupaten Serang A, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi sehari-hari.
Sejumlah isu yang mendominasi penyampaian aspirasi warga di antaranya terkait perubahan data penerima bantuan sosial berdasarkan desil kesejahteraan, layanan BPJS Kesehatan, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan infrastruktur jembatan, hingga fasilitas pendidikan.
Dalam dialog bersama masyarakat, warga mengeluhkan data desil kesejahteraan yang dinilai sering berubah sehingga berdampak pada status penerima bantuan sosial maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut mereka, masih terdapat warga kurang mampu yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara sebagian penerima dinilai tidak tepat sasaran.
“Desil masyarakat sering berubah-ubah. Ada yang sebenarnya kurang mampu malah tidak mendapatkan bantuan, sementara yang kondisi ekonominya lebih baik justru menerima bantuan,” ujar salah seorang warga saat menyampaikan aspirasinya.
Keluhan juga disampaikan terkait layanan BPJS Kesehatan gratis. Warga mengaku masih banyak pengajuan kepesertaan yang belum aktif meskipun telah diusulkan sejak lama.
“BPJS gratis yang diajukan masyarakat banyak yang belum keluar. Padahal masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan,” kata warga lainnya.
Selain persoalan bantuan sosial dan kesehatan, masyarakat juga menyoroti masalah ketenagakerjaan.
Mereka berharap pemerintah dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberantas praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan perbaikan sejumlah jembatan yang kondisinya mulai rusak dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menurut masyarakat, keberadaan jembatan sangat penting karena menjadi akses utama bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga.
Aspirasi lain yang mengemuka adalah peningkatan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Warga meminta pemerintah menambah kuota bantuan karena masih banyak rumah yang membutuhkan perbaikan agar layak huni.
Sementara itu, dari sektor pendidikan, masyarakat Desa Binuang mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana di SDN Cereme.
Mereka menyebut sejumlah meja dan kursi belajar siswa telah rusak dan tidak layak digunakan, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Heri Handoko menegaskan seluruh masukan masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Banten.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan yang dirancang pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Baik terkait bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun persoalan ketenagakerjaan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti,” ujar Heri.
Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sehingga pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Binuang dapat terus meningkat.
Melalui kegiatan reses tersebut, masyarakat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat direalisasikan dalam bentuk program dan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.***
