RTLH di Pulau Tunda Masih Jadi Tantangan, Pemkab Serang Perjuangkan Tambahan Bantuan Rumah Layak Huni

SERANG – Di balik pesona laut biru dan kehidupan nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan, Pulau Tunda di Kabupaten Serang masih menghadapi persoalan mendasar terkait hunian layak bagi masyarakatnya.

Setiap pagi, aktivitas warga dimulai dengan perahu-perahu nelayan yang berlayar meninggalkan dermaga menuju perairan Laut Jawa.

Namun, di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana, masih terdapat puluhan rumah yang kondisinya memerlukan perbaikan.

Sejumlah bangunan di pulau yang berada di wilayah Kecamatan Tirtayasa tersebut masih ditemukan dalam kondisi kurang layak huni.

Beberapa rumah mengalami kerusakan pada bagian atap, dinding yang mulai lapuk akibat paparan udara laut, hingga lantai yang tidak lagi nyaman digunakan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan menjadi salah satu faktor penyebab perbaikan rumah belum dapat dilakukan secara mandiri.

Penghasilan yang bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi cuaca membuat kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan dibanding renovasi rumah.

Saat musim angin kencang dan gelombang tinggi datang, aktivitas melaut kerap terhenti. Dampaknya, pendapatan keluarga ikut berkurang sehingga perbaikan tempat tinggal menjadi semakin sulit diwujudkan.

Tantangan pembangunan di Pulau Tunda juga tidak terlepas dari faktor geografis. Sebagai wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Kabupaten Serang, distribusi material bangunan membutuhkan biaya lebih besar dan waktu yang lebih panjang dibandingkan daerah daratan.

Untuk memastikan kondisi hunian warga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi langsung terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Tunda.

Dalam kegiatan tersebut, tim mendatangi rumah-rumah warga yang telah diusulkan menerima bantuan program perbaikan rumah. Sebanyak 17 unit rumah diverifikasi secara langsung di lapangan.

Dari hasil pendataan, kebutuhan bantuan rumah layak huni di Pulau Tunda ternyata lebih besar.

Tercatat sedikitnya 37 unit rumah masih memerlukan penanganan agar memenuhi standar hunian yang aman, sehat, dan layak ditempati.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap program perumahan pemerintah.

“Pulau Tunda merupakan bagian dari Kabupaten Serang. Masyarakat di sana berhak memperoleh rumah yang layak, aman, dan sehat sebagaimana warga yang tinggal di wilayah daratan. Karena itu kami terus berupaya agar seluruh kebutuhan RTLH yang telah terdata dapat ditangani secara bertahap,” ujar Okeu, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, program bantuan rumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rumah layak huni memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan keluarga, memberikan rasa aman, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak. Kami ingin pembangunan dapat dirasakan hingga wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRKP Kabupaten Serang bersama Kepala Satker Penyediaan Perumahan berupaya memperjuangkan tambahan bantuan sebanyak 17 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Apabila usulan tersebut mendapat persetujuan, seluruh kebutuhan RTLH yang saat ini telah terdata di Pulau Tunda berpotensi mendapatkan penanganan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2026 Kabupaten Serang memperoleh alokasi bantuan penanganan RTLH sebanyak 1.412 unit yang berasal dari berbagai program pemerintah pusat.

Rinciannya meliputi 500 unit dari aspirasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 294 unit dari Kementerian Kesehatan, 18 unit dari Kementerian Sosial, empat unit dari Kementerian Kebudayaan, serta 596 unit dari aspirasi anggota DPR RI.

Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah karena Pemerintah Kabupaten Serang saat ini masih mengajukan tambahan usulan bantuan yang sedang dibahas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui berbagai dukungan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan rumah layak huni masyarakat, termasuk di Pulau Tunda yang berada di wilayah kepulauan, dapat terpenuhi sehingga kualitas hidup warga semakin meningkat.***