SERANG – Warga Desa Mekar Jaya Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, mengeluhkan pemerintah desanya yang dinilai tidak transparan dalam pemilihan Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan lembaga lainnya yang berbasis di desa tersebut.
Seperti diungkapkan Sudiro, seorang aktivis desa kepada faktabanten.co.id, setelah ia beserta sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa mendatangi kantor Desa Mekar Jaya, Senin (27/5/2019).
“Tadi pagi hari Senen (27/5/2019) pukul 9.30 WIB, masyarakat Desa Mekar Jaya dengan organisasi Ikatan Mahasiswa Bojonegara Polompel (IKMBP) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI dan Pemuda Pancasila (PP) mengkalrifikasi terkait pemilihan BPD. Masyarakat meminta pemilihan BPD secara transparan yang sebelumnya sudah dibentuk secara diam-diam,” ungkap Sudiro.
IKMBP juga meminta pemilihan sesuai peraturan harus secara demokrasi terbuka, bahkan LMPI dan PP menegaskan bahwa Pemerintah Desa Mekar Jaya selama ini tidak transparan baik pemilihan Karang Taruna maupun BPD.
“Untuk itu mendesak Pak Sekdes (Sekretaris Desa) melakukan pemilihan secara transparan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudiro juga menjelaskan kekecewaan dirinya dan masyarakat akan hasil pertemuan dengan Sekdes yang dianggapnya tidak memahami aturan.
“Tanggapan Pak Sekdes Sanuri katanya kalau dilakulan pemilihan ulang memerlukan biaya dan waktu sementara ini biaya tidak ada dan waktunya sudah mepet. Padahal hasil kesepakatan masyarakat meminta pemilihan dilakukan ulang,” terangnya.
Menurutnya, di desa saat ini banyak anggaran dari pemerintah pusat, sehingga sangat tidak logis jika pihak Desa Mekar Jaya beralasan keterbatasan anggaran untuk melakukan pemilihan Ketua BPD secara terbuka.
“Sekdes mengelak dengan alasan untuk pemilihan ulang tidak tersedia biaya anggaran itu sangat ironis sebab di era sekarang yang namanya Dana Desa dari pemerintah pusat itu pasti ada dan diatur sesuai peraturan Perundang – undangan RI,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan peranan dan kebijakan Kepala Desa Mekar Jaya selama menjabat kurang lebih selama 5 tahun terakhir.
“Apa perlu dipertanyakan tentang Dana Desa dari pusat itu selama kepemimpinan Bapak Sabihis, kemudian selama kurang lebih 5 tahun peran BPD Desa Mekarjaya, kinerja apa yang sudah direalisasikan oleh BPD untuk masyarakat Desa Mekarjaya?” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekar Jaya saat coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp-nya belum memberikan tanggapan. (*/Ilung)
