MK

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.Dengan putusan perkara Nomor…

SERANG - Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memutuskan untuk Pemilu 2024 mendatang tidak digelar secara tertutup."Karena Pemilihan umum adalah suatu…

JAKARTA - Empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.Empat hakim ini keberatan terkait…

JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun adalah tidak konstitusional dan mengubahnya menjadi lima tahun.Putusan tersebut dibacakan…

JAKARTA - Ratusan buruh dari puluhan serikat pekerja menggeruduk Mahkamah Konstitusi (MK),l guna menyaksikan sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Presiden terkait Uji Materi PERPPU Cipta Kerja oleh 13 Konfederasi dan…

SERANG - Gugatan terkait hasil Pileg 2019 di Dapil II Kabupaten Serang untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dicabut oleh DPP PAN."Ada surat tertanggal 4 Juli 2019…

SERANG -  Menghadapi sidang putusan Mahkamah Konsitusi (MK) atas perkara sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan bahwa masyarakat Banten akan menerimanya dengan sikap cerdas dan penuh kedamaian.…

SERANG - Gugatan Pilkada Kota Serang yang diajukan tim paslon Vera Nurlela - Nurhasan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap paslon Syafrudin - Subadri resmi ditolak.Hal itu berdasarkan hasil putusan MK Nomor 13/PHP.KOT-XVI/2018…

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.…

FAKTA BANTEN – Menjadi kaum lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT) dianggap bukan termasuk kepada hak asasi manusia (HAM). Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, menyampaikan bahwa merujuk kepada definisi-definisi HAM yang berlaku…