Wisata Anyer

Badak Jawa, Mitigasi Bencana, dan Harga Diri Banten

Dindik Hari Pahlawan

Oleh : Asep Himawan, Sekretaris PC IKA PMII Pandeglang

Wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memantik gelombang perdebatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Gagasan yang mencuat di panggung Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki, pada pertengahan November 2026 ini dikemas dengan alasan yang terdengar mulia: menyelamatkan spesies purba tersebut dari ancaman tsunami dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Namun, kebijakan konservasi tidak boleh dibangun di atas niat baik semata, apalagi jika berisiko mengorbankan keselamatan satwa, ruang hidup, serta martabat masyarakat lokal.

Jika dibedah menggunakan kacamata data ekologis, sosiokultural, serta sejarah politik sumber daya alam di Indonesia, narasi “mitigasi bencana” tersebut menyisakan banyak pertanyaan mendasar yang patut dikritisi.

Indorama Hari Pahlawan

Secara biologis, badak jawa bukanlah satwa yang mudah dipindahkan layaknya hewan ternak. Spesies ini memiliki karakter sangat soliter, pemalu, dan rentan mengalami stres berat akibat interaksi manusia.

Berbeda dengan badak putih di Afrika yang memiliki catatan panjang keberhasilan relokasi, belum pernah ada satu pun preseden keberhasilan pemindahan badak jawa ke habitat liar baru di luar Ujung Kulon.

Sejarah mencatat betapa tingginya harga yang harus dibayar dari sebuah eksperimen pemindahan. Sebelum wacana relokasi lintas provinsi sejauh lebih dari 1.000 kilometer ini digulirkan, uji coba translokasi jarak dekat di dalam kawasan TNUK sendiri pernah berujung tragis dengan matinya seekor badak jantan bernama Musofa akibat komplikasi stres pascapenangkapan.

PT PCM Pahlawan

Memindahkan satwa dengan populasi tersisa sekitar 75 hingga 100 ekor melewati perjalanan panjang menuju Jawa Timur sama saja dengan mempertaruhkan nyawa spesies yang nyaris punah.

Di luar risiko perjalanan, persoalan ekologis di lokasi tujuan juga belum terjawab tuntas. Taman Nasional Alas Purwo memiliki iklim mikro yang jauh lebih kering dibandingkan Ujung Kulon.

Ketersediaan kubangan lumpur dan sumber air tawar pada puncak musim kemarau, dominasi vegetasi bambu, hingga potensi kompetisi ruang dan penularan penyakit dari populasi banteng liar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup badak jawa di sana.

Lebih jauh lagi, menjadikan ancaman bencana alam sebagai alasan utama memindahkan satwa justru memperlihatkan cara pandang mitigasi yang berat sebelah. Di sekitar kawasan penyangga Ujung Kulon, terdapat ratusan ribu warga Banten yang juga hidup di bawah bayang-bayang ancaman tsunami Selat Sunda dan letusan Anak Krakatau.

Jika negara benar-benar berpijak pada semangat perlindungan kehidupan, prioritas utamanya seharusnya adalah memperkuat sistem mitigasi bencana di Banten melalui pembangunan infrastruktur tangguh bencana, sistem peringatan dini, serta perluasan koridor habitat dataran tinggi di Gunung Honje.

Memindahkan badaknya sambil membiarkan kerentanan bencana di Ujung Kulon tetap tanpa solusi komprehensif bukanlah mitigasi, melainkan sekadar memindahkan masalah.

Selain persoalan teknis, rencana ini menyentuh akar budaya dan batin masyarakat Banten. Bagi warga Banten khususnya masyarakat Pandeglang dan kawasan selatan badak jawa bukan sekadar objek biologi atau ikon lambang daerah semata.

Dalam tradisi lisan dan nilai kepercayaan masyarakat setempat, badak dipandang sebagai satwa keramat penjaga keseimbangan alam (leuweung) dan marwah tanah Banten.

Keberadaannya di Ujung Kulon diyakini memiliki ikatan spiritual dengan kelestarian hutan serta keselamatan warga sekitar.

Memindahkan satwa yang dimuliakan dalam kepercayaan lokal ke provinsi lain tanpa menghormati kearifan adat setempat merupakan bentuk pencabutan akar budaya dan pengabaian terhadap kedaulatan batin masyarakat Banten.

Kecurigaan publik semakin menguat ketika wacana relokasi ini disampaikan di forum internasional yang dibarengi dengan penawaran skema pendanaan kepada investor dan lembaga donor global.

Langkah ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya komodifikasi ekologis menjadikan satwa langka sebagai etalase untuk menarik aliran dana asing.

Tanpa transparansi yang ketat, proyek pemindahan satwa berisiko berubah menjadi proyek mercusuar yang lebih menguntungkan konsultan dan kontraktor logistik ketimbang menjamin keselamatan badak itu sendiri.

Kewaspadaan yang jauh lebih besar juga tertuju pada potensi eksploitasi sumber daya alam di masa depan. Sejarah krisis satwa liar di Sumatra menjadi cermin pahit yang tidak boleh diulang.

Populasi gajah dan harimau sumatra terus menyusut drastis bukan karena gunung meletus, melainkan karena hutan hujan mereka dibabat habis untuk perkebunan monokultur, konsesi kayu, dan pertambangan akibat kerakusan penguasa dan pengusaha.

Ketika satwa kehilangan rumah, solusi yang kerap diambil adalah memindahkan satwa yang dianggap berkonflik, sementara lahan asalnya dieksploitasi tanpa ampun.

Pola inilah yang membuat masyarakat Banten berhak curiga terhadap nasib bentang alam Banten selatan dan Ujung Kulon. Wilayah Banten bagian selatan dikenal menyimpan potensi sumber daya alam bernilai tinggi, mulai dari cadangan mineral emas, pasir besi, hingga potensi energi dan gas bumi di kawasan pesisir dan perairan sekitarnya.

Selama ini, keberadaan badak jawa sebagai spesies payung (umbrella species) menjadi benteng hukum paling kuat yang mengunci kawasan Ujung Kulon dan penyangganya dari ekspansi industri ekstraktif maupun pariwisata massal yang merusak.

Jika populasi badak jawa mulai dipindahkan dan dikurangi dari Ujung Kulon, publik patut mewaspadai potensi pelemahan status perlindungan ketat kawasan tersebut di masa mendatang.

Begitu benteng konservasinya melonggar, pintu masuk bagi investasi pertambangan emas, eksplorasi gas, maupun proyek ekstraktif lainnya di ujung barat Pulau Jawa akan terbuka lebar.

Konservasi sejati tidak pernah lahir dari logika mencari keuntungan, merampas simbol serta nilai kepercayaan daerah, atau memindahkan satwa demi memuluskan agenda eksploitasi sumber daya alam.

Melindungi badak jawa berarti menjaga keutuhan hutan Ujung Kulon dari perambahan, memberantas perburuan liar, mengendalikan tumbuhan invasif langkap, menghormati kearifan lokal Banten, serta membangun ketangguhan bencana bagi seluruh warga yang hidup berdampingan dengannya.

Tanpa pembenahan di hulu, relokasi ke Alas Purwo hanya akan menjadi pertaruhan mahal yang mengorbankan satwa, alam, dan harga diri daerah. ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien