Ombudsman Banten Temukan 11 Maladministrasi Ketenagakerjaan
SERANG - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten menilai pemerintah Provinsi Banten belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan…