Pemilu 2019

FAKTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkonfirmasi resmi keputusan pemecatan terhadap Miptahuddin, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten yang juga menjabat anggota DPRD Provinsi Banten.Dengan alasan…

SERANG - Putra dari Gubernur Banten Wahidin Halim, yakni Fadhlin Akbar, bersama mantan tim suksesnya kala menjadi calon anggota DPD RI 2019, Helmy Halimi, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Eef Machdudin terkait dugaan tindak pidana…

CILEGON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon telah menetapkan 40 nama caleg terpilih DPRD Cilegon Periode 2019-2024 dari 10 Parpol hasil Pemilu 2019 lalu pada Rapat Pleno Terbuka di Hotel Horison Forbis, Senin (12/8/2019)Dan rencananya…

SERANG - Sabtu (10/8/2019) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menggelar Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Serang pada Pemilu tahun 2019.Pleno berlangsung di…

SERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menilai bahwa pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai aturan menjadi pelanggaran tertinggi dalam gelaran Pemilu 2019 lalu.Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Banten,…

CILEGON - Alokasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dari Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran tahun 2019 dapat dipastikan masih tetap sama dan tidak mengalami perubahan dengan pemilu sebelumnya di tahun 2014, yakni di…

JAKARTA - Memasuki H+2 Lebaran, Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menyelesaikan 100% rekapitulasi suara Pemilu 2019. Hingga Jumat (7/6/2019) pukul 18.00 WIB, tercatat baru 97.06751% data suara Pilpres yang masuk. Sementara hasil…

JAKARTA – Dokter ahli syaraf Ani Hasibuan merasa heran dengan kematian para petugas KPPS yang jumlahnya tidak sedikit dan terjadi serentak dalam jangka waktu yang pendek. "Sebagai dokter, dari awal saya sudah merasa lucu; ini bencana…

*) Oleh: Effendi Gazali JAKARTA - Tidak gampang untuk mengakuinya, namun peradaban Indonesia sedang rusak oleh Pemilu 2019 ini. Bayangkan, di satu sisi terdengar kabar, antara lain dari pimpinan negara ini, bahwa tak kurang 22 (dua puluh…

JAKARTA - Pemerintah bakal membentuk Tim Hukum Nasional, yang bertugas untuk mengawasi ucapan tokoh-tokoh politik yang diduga melanggar hukum. Rencana pembentukan muncul dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik…