PANDEGLANG – Sejumlah nelayan Kecamatan Panimbang dan sekitarnya menyebut pemerintah saat ini tidak memilki rasa keadilan, karena adanya larangan melaut hanya pada nelayan-nelayan kecil. Alasanya karena alat tangkap yang digunakan merusak lingkungan laut. Kondisi tersebut membuat sejumlah nelayan tak terima dengan kebijakan pemerintah dan berteriak kekecewa andalam acara sosialisasi alat tangkap ikan di aula kantor Desa Panimbang Jaya.
Pantauan fakta pandeglang, tidak hanya para nelayan tapi istri para nelayan juga meneriakan pemateri dalam acara sosialisasi tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Pandeglang.
Jagat, salah seorang nelayan asal Panimbang menuturkan, seharusnya yang dihadirkan di Kantor Desa Panimbang dalam acara sosialisasi itu jangan hanya nelayan kecil tapi juga mereka para pemilik kapal-kapal besar.
“Sudah seharusnya para pengusaha pemilik kapal-kapal dengan kapasitas muatan tonase besar di undang agar mereka juga paham. Kalau aturanya begini mau makan apa kami nelayan,” tuturnya.
Paguyuban nelayan Sidamukti menuturkan, pemerintah harus bisa melihat realita dilapangan kalau buat aturan jangan asal-asalan pada ahirnya warga jadi sengsara. Kalau mau diambil alat tangkap ikan nelayan pemerintah harus menggantinya.
“Kalau begini kondisinya membuat nelayan makin susah, karena kadang alat tangkap bantuan juga tidak optimal. Oleh karena itu kami minta waktu untuk selama enam bulan untuk melaut menggunakan alat tangkap yang ada, seperti arad dan lainya karena kami juga butuh penghasilan,” tuturnya.
R Andriyawan, Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena aturan ini langsung dari pemerintah pusat.
“Mau tidak mau ya kami hanya menjalakan tugasnya untuk mensosialisasikan tentang larangan melaut,” katanya. (*)
Penulis: Oriel/gus
