JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Pemerintah akan mengutamakan penanganan masalah kesehatan dari pada stimulus ekonomi dalam mengatasi penyebaran Corona Virus atau Covid-19 hanyalah retorika politik belaka tanpa bukti nyata.
“KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja menangani covid-19, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata. Jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” tegas Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulisnya Selasa (8/9/2020).
Pernyataan tersebut disampaikan Din Syamsuddin menanggapi pidato Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa fokus penanganan Covid-19 di Indonesia adalah kesehatan. Jika kesehatan sudah tertangani maka ekonomi juga akan membaik.
“Fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, yaitu penanganan COVID-19, karena memang kuncinya ada di sini,” kata Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menguraikan sejumlah fakta yang menunjukkan terkait anggaran yang dialokasikan dan disetujui untuk penanggulangan Covid-19 melalui Kemenkes dan Satgas Penanggulangan Covid kurang dari 10% dari total anggaran sekitar Rp900 triliun, yakni hanya Rp87,5 triliun. Dari jumlah ini pun hanya Rp25,7 triliun dialokasikan melalui Kemenkes.
Din menambahkan, anggaran Rp87,5 triliun ini juga kemungkinan akan dipangkas menjadi Rp72,7 triliun, sedangkan realisasinya jauh di bawah angka tersebut.
Din juga menyinggung fakta yang ada, seperti diberitakan media, justeru sebagian besar dari anggaran itu dialokasikan untuk menanggulangi perekonomian, seperti: 1. Insentif Usaha, termasuk insentif pajak Rp120,61 triliun; 2. Subsidi dan hibah UMKM Rp123,46 triliun; 3.Tambahan PMN BUMN Rp14 triliun; 4. Investasi pemerintah Rp19,7 triliun; dan 5. Pembiayaan Investasi lainnya Rp113,6 triliun.
Sebagai akibatnya, lanjut Din, rakyat terpaksa menyelamatkan diri sendiri, bersusah payah membayar biaya Rapid Test dan Swab Test. Sehingga diduga banyak yang tidak mampu melakukannya dan kemungkinan angka yang positif tertular covid-19 jauh lebih banyak dari yang diumumkan.
“Belum lagi, siswa dan mahasiswa harus membayar mahal biaya pulsa/kuota telepon karena mereka harus belajar daring dari rumah,” tulis Din seraya menjelaskan pemerintah baru sadar dan kemudian menjanjikan bantuan setelah lima bulan berlangsung.
Din juga menyinggung fakta lain, dimana Indonesia berada pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan Covid di antara negara-negara di dunia, dan menurut pemberitaan media sudah 68 negara menolak WNI masuk, karena persebaran Covid di Indonesia semakin mendaki dan belum ada tanda-tanda melandai meskipun Presiden Jokowi pernah mengatakan bahaya Covid ini akan berakhir Mei 2020, dan waktu itu sempat mengajak rakyat menyongsong era The New Normal.
Untuk itulah, ujar Din, KAMI, sekali lagi, menuntut agar Pemerintah serius bekerja, tidak dalam kata-kata tapi dalam perbuatan nyata.
“Jangan suka mengumbar janji tanpa bukti,” pesannya. (*/Red)
