TANGSEL – Masih rendahnya angka partisipasi pada Pilgub Banten 2017 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten akan lebih memassifkan sosialisasi sampai pelosok daerah.
Meski angka partisipasi pemilih di Pilgub Banten 2017 meningkat 1 persen dari Pemilihan Gubernur Tahun 2011 yakni 63 persen, namun capaian target keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut dirasa masih rendah.
Target partisipasi pemilih yang ditargetkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten yakni sekitar 75 persen, namun beberapa kali penyelenggaraan Pilkada baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota kenaikan angka partisipasi belum signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Banten, Syaeiful Bahri menjelaskan kurangnya kesadaran memilih masyarakat menjadi faktor utama.
Keengganan pengguna hak pilih untuk berpartisipasi dalam hajat politik tersebut dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah kualitas dan formulasi pasangan calon yang ditawarkan saat pelaksanaan Pilkada Banten.
“Banyak sebenarnya masyarakat yang datang ke TPS tapi gak nyoblos karena alasan gak cocok sama calonnya, ada juga yang sudah cocok sama calon tapi gak cocok sama pasangannya,” ujarnya kepada media saat acara evaluasi kehumasan di Tangerang Selatan, Rabu (26/4/2014).
Hal ini disadari Syaiful karena fokus sosialisasi KPUD Banten hanya menyasar di Kabupaten Kota saja, sementara pemilih di tingkatan kecamatan, atau lebih rendah kurang tersentuh.
Selain itu peran media juga menjadi hal utama dalam memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Jangkauan kami terbatas, disinilah sebetulnya peran media untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk pengguna hak pilih yang segmented seperti wartawan dan komunitas,” katanya.
Berkaca dari evaluasi Pilgub Banten 2017, KPUD Banten tidak ingin angka partisipasi di Pilkot dan Pilbup di empat Kabupaten Kota di Provinsi Banten pada 2018 mendatang rendah.
“Biar angka partisipasinya bagus KPU Kabupaten Kota harus bersinergi dengan media, selain itu untuk sosialisasi jangan terpusat di Kota Kabupaten, harus sampai kecamatan dan desa,” tukasnya. (*)
