JAKARTA – Presiden China Xi Jinping disebut semakin gencar menyuarakan kampanye anti korupsi jelang Kongres Partai Komunis China (PKC) pada 16 Oktober mendatang. Dalam kongres itu, Xi Jinping dipastikan bakal terpilih lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya.
Lembaga think tank yang berbasis di India, Observer Research Foundation (ORF) melaporkan kurang dari sebulan terakhir China telah menjatuhkan vonis hukuman terhadap enam pejabat senior di lembaga penegak hukum atau lembaga keamanan China yang dinyatakan melakukan korupsi.
Para pejabat itu di antaranya Wakil Menteri Keamanan Publik Sun Lijun, Mantan Menteri Kehakiman Fu Zhenghua, dan Wang Like.
Mereka menerima hukuman mati dengan masa penangguhan hukuman masing-masing.
Menurut laporan media China, Lijun mengantongi US$92 juta dari transaksi korupsi selama hampir dua dekade, sementara Fu dan Wang masing-masing mengumpulkan US$16 juta dan US$ 62 juta.
Sun Lijun dan Fu Zhenghua bukan pejabat biasa di lembaga keamanan China. Sun diangkat sebagai Wakil Menteri untuk keamanan publik pada 2018. Ia bertanggung jawab atas keamanan domestik China, termasuk Hong Kong dan Makau.
Sun juga bagian dari satgas pejabat tingkat tinggi yang dikirim PKC ke Wuhan pada Februari 2020 untuk membantu mengatasi wabah Covid-19.
Sementara itu, Fu menjadi pendorong kampanye anti-korupsi Xi. Ia bahkan berhasil menjatuhkan Zhou Yongkang, petugas keamanan lain dan mantan anggota Komite Tetap Politbiro.
Selain mereka bertiga, ada pula mantan kepala polisi daerah (Kapolda) Shanghai Gong Dao’an, eks Kapolda Chongqing Deng Huilin, eks Kapolda Shanxi Liu Xinyun yang dikenai hukuman imbas korupsi.
Mereka akan menghabiskan lebih dari satu dekade di penjara karena korupsi dan hubungan mereka dengan Sun Lijun.
Usai vonis hukum itu, muncul rumor kudeta terhadap Xi Jinping. Menurut desas-desus yang ada, elit di PKC terpecah antara yang mendukung dan menentang Xi.
Dikutip ORF Online, Publik bisa menelisik rumor kudeta itu dengan menyamakan lembaga keamanan dan raksasa teknologi China.
Dalam buku “Influence Empire” saat menjabat wakil menteri keamanan publik, Lijun meminta bantuan raksasa teknologi Tencent untuk mengawasi anggota elit penguasa PKC.
Eksekutif Tencent diduga menyerahkan data yang dikumpulkan ke Lijun tanpa izin.
Kebetulan, pendiri Tencent Ma Huateng memiliki hubungan dengan PKC sejak ia menjadi delegasi Kongres Rakyat Nasional, legislatif nasional China.
Sebuah perusahaan teknologi saingan kemudian menuduh Tencent menggunakan lembaga keamanan untuk menghukum seorang guru sekolah yang menentang bermain game.
Di luar itu, karyawan Tencent terlibat dalam latihan untuk memperkirakan komposisi Komite Tetap Politbiro menggunakan algoritma dan data.
Dengan demikian, mungkin ada hubungan rahasia antara raksasa teknologi di China dan lembaga keamanan.
Dalam salah satu artikel di jurnal PKC, XI mengartikulasikan ekspansi ekonomi bisa mengubah perusahaan media sosial, tetapi mengancam keamanan ekonomi dan keuangan.
Ketakutan itu juga disuarakan profesor dari Universitas Fudan di Shanghai, Wu Xinwen. Menurut dia, elit bisinis China telah mengumpulkan kekuatan ekonomi dan ingin mengubah menjadi kekuatan politik dengan bantuan dari beberapa elemen PKC. (*/CNN)
