SERANG – Peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang dinilai tidak cukup hanya menjadi momentum perayaan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mendorong momentum lima abad tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Azwar mengatakan, usia 500 tahun harus menjadi refleksi bersama untuk melihat sejauh mana pembangunan di Kabupaten Serang telah berjalan sesuai target dan visi-misi kepala daerah.
“500 tahun ini bukan hanya sekadar angka, namun menjadi bahan evaluasi buat kita bersama. Apakah pembangunan itu sudah merata dan sudah mampu menyejahterakan masyarakat,” kata Azwar, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, DPRD perlu melihat kembali capaian pembangunan, termasuk realisasi janji politik Bupati Serang yang harus diwujudkan melalui program dan penganggaran yang tepat.
Azwar menyebut terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Salah satunya adalah penanganan sampah yang dinilai masih membutuhkan langkah strategis dari pemerintah daerah.
“Pertama yang kita soroti yaitu janji politik Bupati. Bupati harus melaksanakan dan menjalankan, memenuhi janji politiknya. Pertama masalah penanganan sampah,” ujarnya.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperkuat dukungan anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup serta mendorong program strategis agar persoalan sampah dapat ditangani secara menyeluruh.
Selain sampah, persoalan pendidikan juga menjadi catatan. Azwar menyoroti masih adanya anak yang putus sekolah serta kebutuhan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
“Masalah pendidikan, masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Kemudian sarana dan prasarana gedung sekolah. Artinya ini menjadi catatan Bupati dan harus kita benahi dalam proses penganggarannya,” katanya.
Azwar juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan gorong-gorong. Menurut dia, infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Serang.
Ia mengapresiasi sejumlah pembangunan jalan yang telah didorong pemerintah daerah. Namun, menurutnya, pekerjaan tersebut masih perlu terus dilanjutkan agar pembangunan infrastruktur semakin merata.
“Infrastruktur ini salah satu sarana untuk menyupport dan mendukung ekonomi kerakyatan di Kabupaten Serang,” ujarnya.
Persoalan lingkungan hidup dan aktivitas pertambangan juga masuk dalam evaluasi Demokrat. Azwar meminta agar pengawasan terhadap aktivitas Galian C dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Jangan sampai ada tebang pilih dalam penanganan masalah Galian C. Semua harus rata, dicek apakah Galian C-nya memenuhi perizinan atau belum,” tegasnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Azwar menilai keberadaan kawasan industri di Kabupaten Serang harus memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, masih terdapat industri yang dinilai belum optimal dalam menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar. Ia juga menyoroti praktik percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
“Ini menjadi catatan kita. Masih banyak percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Itu yang harus kita benahi,” katanya.
Sementara terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Azwar mengapresiasi adanya bantuan pemerintah pusat. Namun, ia meminta proses penyalurannya benar-benar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Ia juga meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) memperketat tata kelola perizinan pembangunan perumahan, termasuk memastikan kesesuaian site plan dan tata ruang.
Azwar menyoroti masih adanya pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan yang sebelumnya merupakan area persawahan.
“Proses perizinan dan pembangunan perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten Serang juga harus dilihat tata perizinannya seperti apa, site plan-nya seperti apa,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Demokrat adalah pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang.
Azwar mengatakan rencana pemindahan Puspemkab perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah pada 2027. Hal tersebut berkaitan dengan dorongan agar Pemkab Serang segera memiliki pusat pemerintahan sendiri.
“Ke depan Puspemkab ini menjadi salah satu prioritas kita di 2027 untuk kita mendorong pengalihan atau pemindahan gedung Puspemkab di Kabupaten Serang,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Azwar tetap mengapresiasi program Pemerintah Kabupaten Serang yang dinilai telah memberikan dampak kepada masyarakat.
“Kita mengapresiasi supporting Bupati terhadap program-program yang memang berdampak kepada masyarakat. Artinya masih banyak kekurangan, dan kita mengapresiasi kalau program yang sudah hari ini di-support dan didorong oleh Bupati,” pungkasnya. ***
