PANDEGLANG – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang mengkritik kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang terkait pengelolan wisata yang ada di Pandeglang.
Pasalnya banyak tempat wisata yang pengelolanya masih belum layak dan tidak tertata rapih terkesan amburadul.
Entis Sumantri Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang mengatakan setelah melakukan investigasi dan studi banding di beberapa wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Banten yang memiliki objek wisata.
Temuannya banyak tempat wisata di Pandeglang yang jauh dari rasional bagi masyarakat dalam penerapan tarif dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya.
“Kami menemukan banyak kejanggalan masa ada tiket wisata tidak memberikan kenyamanan buat para pengunjung. Kami berharap dinas pariwisata bisa melakukan pembinaan jangan dibiarkan seperti ini,” tegasnya kepada Fakta Banten, Kamis, (27/4/2023).
Dia menjelaskan ditemukan pula banyaknya pengelola yang aji mumpung dalam menerapkan tarif serta adanya pemungutan liar terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut.
“Ini menjadikan tolak ukur kami, bahwa terjadinya kegagalan pemerintah daerah Pandeglang dalam mengelola sektor pariwisata. Bukti bahwa ini kegagalan dari kepala dinas yang ada,” tegasnya.
Terpisah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Neneng Nuraeni hal ini pernah dibahas namun untuk dinas itu hanya bisa berpatokan perda retribusi dan hanya mengatur kekayaan daerah.
Untuk tiket yang dianggap kemahalan itu kewenangan pengelola, karena saat ini pihaknya baru membahas perbaikan pembinaan manajemen wisata termasuk tiket resmi, perijinan dan sampai pada pengamanan.
“Saya melihat tiket yang terkesan dibuat sepihak, ke depan memang harus ada perbaikan jadi tiket yang dibuat harus include asuransi dan bisa membuat nyaman para pengunjung,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya di Pandeglang banyak tiket wisata yang terkesan mahal namun tidak jelas dalam memberikan pelayanan pada pengunjung. (*/Gus)
