PANDEGLANG – Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku akan akan mengintruksikan para camat dan kepala desa (Kades) agar melakukan pemantauan dan benar-benar mengkroscek saat pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampuh (SKTM) jangan asal diberikan, karena menurutnya SKTM kerap digunakan oleh masyarkat yang ekonominya menegah keatas.
“Jelas prilaku seperti itu gak bagus, dan harus diantisipasi agar SKTM itu tepat sasaran khusus buat warga kurang mampuh sehingga stok anggaranya bisa sesuai tidak akan kurang. Saya sudah mengintruksikannya kepada seluruh camat dan jajaran lainnya dan ibu juga akan evaluasi kembali,”ungkap Irna mantan anggota DPR RI itu.
Baca Juga : Pasien Miskin Bisa Saja Kami Layani, Tapi Siapa Yang Mau Bayar
Ia menjelaskan anggaran untuk SKTM pada APBD TA 2017 yang disetujui bersama anggota DPRD Pandeglang hanya diangka Rp 2,5 miliar. Maka dari itu kata Irna, kedepannya pihaknya akan mengupayakan agar anggaran itu diprioritaskan untuk penambahan.
“Tahun ini slot anggaranya hanya disiapkan 2,5 miliar, kemarin dengan persetujuan DPRD angkanya 2,5 miliar. Nah, sekarang ini juga kami sedang membuat perencanaan kembali untuk TA 2018, pokoknya bantuan untuk kesehatan akan kami prioritaskan. Dan untuk pasien kurang mampuh kami upayakan dari JKN PBI selama ini lancar iurannya, akan kami caper dari situ,” pungkas ibu pemilik anak tiga ini.
Baca Juga : RSUD Pandeglang Tidak Melayani Pasien Tidak Mampu
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani membenarkan ada anggaran JKN PBI yang dapat digunakan untuk menanggulangi habisnya SKTM tersebut. Bahkan kata dia, pihaknya siap membantu pihak RSUD Berkah Pandeglang dalam pencairannya.
“Pokoknya kami siap membantu RSUD Pandeglang, sepanjang proses dan mekanismenya ditempuh,” katanya. (*/Gatot)
