LEBAK– Maraknya aktivitas tambang dan galian tanah ilegal di Kabupaten Lebak kembali menuai sorotan.
Pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam menertibkan aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan warga.
Sapnudi, aktivis muda Lebak yang juga menjabat sebagai Ketua II PP IMALA Bidang Humas, Pemerintah dan Perguruan Tinggi, menilai lemahnya pengawasan Pemkab Lebak terhadap tambang liar di sejumlah kecamatan seperti Curugbitung, Rangkasbitung, Maja, dan Sajira membuat kerusakan lingkungan kian meluas.
“Kita butuh keberanian seperti yang pernah ditunjukkan Kang Dedi Mulyadi saat menjabat di Jawa Barat. Beliau turun langsung menutup tambang ilegal dan menegur perusahaan besar yang melanggar. Ketegasan seperti itu yang belum terlihat di Lebak,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, dampak dari aktivitas galian ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan banjir, longsor, dan merusak infrastruktur umum.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak anti terhadap investasi, tetapi investasi harus dijalankan dengan aturan yang jelas dan berpihak pada kelestarian alam.
“Masalahnya bukan pada investasi, tapi pada penegakan aturan. Jangan sampai rakyat kecil dirugikan, sementara pelaku tambang yang melanggar hukum dibiarkan,” katanya.
Sapnudi juga menilai Pemkab Lebak perlu memiliki keberanian politik dan moral seperti Dedi Mulyadi yang berani mengambil langkah nyata dalam melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Selama pemerintah hanya berbicara tanpa tindakan nyata, kerusakan akan terus terjadi. Sudah saatnya Pemkab Lebak berhenti retorika dan mulai bertindak,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah menjadikan persoalan tambang ilegal sebagai prioritas utama.
Menurutnya, komitmen terhadap penegakan hukum lingkungan akan menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab dalam menjaga masa depan Lebak yang lebih berkelanjutan. (*/Sahrul).
