SERANG – Pemerintah Kota Serang berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas akses infrastruktur dan layanan publik secara merata.
Namun, penyusunan RAPBD 2026 dihadapkan pada tantangan fiskal akibat adanya koreksi dana transfer dari pemerintah pusat.
Demikian disampaikan Wakil Walikota Serang, Nur Agus Aulia dalam rapat paripurna DPRD Kota Serang tentang penyampaian Raperda APBD tahun 2025, Senin, (17/11/2025).
“Penyesuaian tersebut berdampak pada kemampuan pendanaan program prioritas daerah. Karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang adaptif, efisien, dan terukur,” katanya.
Nur Agus Aulia menjelaskan, Secara garis besar, komposisi RAPBD Kota Serang Tahun 2026 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp1,487 triliun, dan belanja daerah sebesar Rp1,531 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp44,31 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp54,81 miliar dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10,5 miliar.
Nur Agus Aulia mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara belanja aparatur dan belanja publik dengan prinsip keberlanjutan fiskal dan fokus pada pelayanan dasar.
“Alokasi belanja pegawai yang melebihi 30 persen merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional mengenai pengangkatan ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan porsi belanja pembangunan melalui efisiensi dan sinergi antar-perangkat daerah agar APBD tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Walikota Serang berharap DPRD Kota Serang dapat memberikan pandangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar Raperda APBD 2026 dapat disepakati dan ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***
