Oleh: Fahmi Rahmatan Akbar (pemerhati hukum & pendidikan)
Pendidikan selalu menjadi sektor yang paling sering dijanjikan dalam agenda pembangunan nasional, tetapi pada saat yang sama juga menjadi bidang yang paling mudah memperlihatkan ketimpangan sosial di Indonesia.
Di kota-kota besar, akses terhadap sekolah layak, perangkat digital, guru berkualitas, hingga koneksi internet merupakan sesuatu yang relatif mudah ditemukan.
Namun di banyak daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) pendidikan masih harus berhadapan dengan persoalan mendasar seperti bangunan sekolah rusak, keterbatasan tenaga pendidik, jauhnya akses menuju sekolah, hingga minimnya fasilitas belajar.
Karena itu, ketika pemerintah melalui Kemendikdasmen mulai menunjukkan fokus yang lebih serius terhadap pembangunan pendidikan di wilayah 3T, hal tersebut patut diapresiasi sebagai langkah penting untuk memperkecil jurang ketimpangan pendidikan nasional.
Meski demikian, capaian yang ada juga harus dibaca secara kritis agar program prioritas pendidikan tidak berhenti sebagai angka statistik yang baik di atas laporan, melainkan benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat di akar rumput.
Salah satu capaian paling menonjol terlihat dari program revitalisasi pendidikan di 62 kabupaten daerah 3T dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp1,38 triliun pada tahun 2025.
Kebijakan ini memperlihatkan adanya perubahan orientasi pembangunan pendidikan yang sebelumnya terlalu berpusat pada wilayah perkotaan. Selama bertahun-tahun, banyak sekolah di daerah terpencil terpaksa menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam kondisi memprihatinkan.
Atap bocor, ruang kelas rusak, keterbatasan meja kursi, bahkan bangunan yang nyaris roboh merupakan realitas yang masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia timur maupun daerah kepulauan.
Dalam situasi seperti itu, berbicara mengenai kualitas pendidikan tentu menjadi sesuatu yang paradoksal. Sulit membicarakan peningkatan mutu pembelajaran jika kebutuhan paling dasar berupa ruang belajar yang aman saja belum terpenuhi.
Karena itu, revitalisasi sekolah menjadi langkah yang sangat mendasar sekaligus strategis. Kebijakan ini bukan hanya soal membangun gedung baru, melainkan mengembalikan martabat pendidikan di wilayah yang selama ini merasa tertinggal dari pusat pembangunan nasional.
Lingkungan belajar yang layak memiliki dampak psikologis yang besar bagi siswa maupun guru. Anak-anak akan memiliki semangat belajar lebih tinggi ketika mereka merasa sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman, sementara guru juga dapat mengajar dengan lebih optimal tanpa dihantui persoalan fasilitas yang buruk.
Namun demikian, revitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap kualitas pembangunan agar tidak terjadi proyek asal selesai, penyimpangan anggaran, atau pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, revitalisasi harus dibarengi dengan pemerataan guru, penguatan perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas sanitasi sehingga sekolah benar-benar mampu menjadi pusat pembelajaran yang berkualitas.
Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menegaskan bahwa revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah terdampak bencana, wilayah 3T, dan sekolah dengan kerusakan berat menunjukkan bahwa pemerintah mulai membaca persoalan pendidikan secara lebih realistis (kemendikdasmen.go.id). Selama ini, banyak kebijakan pendidikan terlalu terfokus pada perubahan kurikulum atau pendekatan administratif, padahal persoalan paling mendasar di lapangan justru berkaitan dengan kesenjangan fasilitas.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai memahami bahwa kualitas pendidikan tidak mungkin tercapai tanpa pemerataan infrastruktur yang memadai. Akan tetapi, tantangan terbesar ke depan adalah konsistensi pelaksanaan.
Program revitalisasi tidak boleh hanya muncul pada momentum tertentu atau berhenti karena pergantian prioritas politik. Pendidikan membutuhkan keberlanjutan kebijakan, bukan program jangka pendek yang berganti setiap periode pemerintahan.
Selain pembangunan fisik, transformasi digital menjadi capaian lain yang menunjukkan arah baru pendidikan Indonesia. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima perangkat digital berupa laptop, papan interaktif digital, dan media penyimpanan dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen.
Capaian ini memperlihatkan bahwa pemerintah mulai memahami bahwa kesenjangan pendidikan di era modern bukan hanya persoalan gedung sekolah, tetapi juga ketimpangan akses teknologi. Di tengah perkembangan dunia yang semakin terdigitalisasi, sekolah yang tidak memiliki akses teknologi akan semakin tertinggal dan sulit bersaing.
Kebijakan digitalisasi pendidikan sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar apabila dijalankan secara tepat. Kehadiran perangkat digital memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan fleksibel.
Guru dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran, sementara siswa memiliki kesempatan mengenal teknologi sejak dini. Bagi daerah 3T, digitalisasi juga membuka peluang untuk memperluas akses pengetahuan yang sebelumnya sangat terbatas akibat kendala geografis. Anak-anak di wilayah terpencil kini dapat mempelajari materi yang sama dengan siswa di kota besar melalui dukungan teknologi.
Namun demikian, digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada pembagian perangkat. Persoalan terbesar di banyak daerah 3T justru terletak pada akses internet, pasokan listrik, dan kemampuan penggunaan teknologi.
Tidak sedikit sekolah yang menerima perangkat digital tetapi belum mampu menggunakannya secara maksimal karena keterbatasan jaringan atau minimnya pelatihan bagi guru. Oleh sebab itu, transformasi digital harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta peningkatan literasi digital tenaga pendidik.
Jika tidak, perangkat digital hanya akan menjadi simbol modernisasi tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menjadi alat pemerataan pendidikan, bukan sekadar proyek distribusi teknologi.
Program Indonesia Pintar (PIP) juga menjadi salah satu capaian yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan. Pada tahun 2025, realisasi penyaluran PIP mencapai 102,18 persen dengan total anggaran Rp13,4 triliun bagi 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK. Angka tersebut menunjukkan bahwa negara mulai serius memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan putus sekolah.
Di daerah 3T, dampaknya terlihat nyata. Kabupaten Kupang misalnya, menerima Rp37,2 miliar untuk lebih dari 52 ribu siswa, Manggarai Timur memperoleh Rp30,7 miliar bagi lebih dari 45 ribu siswa, Sumba Barat Daya menerima Rp36,3 miliar, sementara Seram Bagian Barat memperoleh Rp18,6 miliar untuk puluhan ribu peserta didik. (kemendikdasmen.go.id)
Bantuan pendidikan seperti PIP sangat penting karena persoalan utama pendidikan di daerah tertinggal sering kali bukan rendahnya minat belajar, melainkan keterbatasan ekonomi keluarga. Banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena membantu orang tua bekerja atau tidak mampu membeli kebutuhan pendidikan dasar.
Bantuan PIP menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak dari kelompok miskin. Program ini juga memiliki dampak sosial yang besar karena memperkuat keyakinan masyarakat bahwa negara hadir dalam menjamin hak pendidikan warga negara.
Meski demikian, evaluasi tetap perlu dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Persoalan data penerima, potensi keterlambatan penyaluran, hingga adanya siswa miskin yang belum terjangkau bantuan masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Pemerintah daerah, sekolah, dan pusat perlu memperkuat integrasi data agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang paling membutuhkan.
Selain itu, PIP juga seharusnya tidak dipandang sekadar bantuan tunai, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Perhatian terhadap kesejahteraan guru juga menjadi langkah penting yang patut diapresiasi. Selama ini, guru di daerah 3T sering kali menghadapi beban kerja yang berat dengan fasilitas terbatas dan kesejahteraan yang minim. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan motivasi mengajar tentu bukan perkara mudah.
Karena itu, realisasi Tunjangan Profesi Guru Non-ASN sebesar 103,01 persen dengan total anggaran Rp12,1 triliun menjadi sinyal positif bahwa pemerintah mulai memberi perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik (kemendikdasmen.go.id).
Kebijakan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru juga merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi hambatan birokrasi.
Selama bertahun-tahun, persoalan keterlambatan pencairan tunjangan menjadi keluhan utama para guru. Dengan sistem penyaluran langsung, proses pencairan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, program bantuan pendidikan S1/D4 dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lebih dari 800 ribu pendidik menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga pendidik. (kemendikdasmen.go.id).
Peningkatan kualitas guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Infrastruktur yang baik tidak akan menghasilkan pendidikan berkualitas apabila tidak didukung oleh guru yang kompeten.
Karena itu, program pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama bagi tenaga pendidik di daerah terpencil yang sering kali kesulitan mengakses pelatihan profesional. Pemerintah juga perlu memikirkan skema afirmatif agar distribusi guru berkualitas lebih merata dan tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, transformasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun menjadi Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah menunjukkan adanya arah pembangunan pendidikan yang lebih progresif (kemendikdasmen.go.id).
Kebijakan ini penting karena pendidikan usia dini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter dan kemampuan dasar anak. Selama ini, akses terhadap PAUD dan TK masih belum merata, terutama di daerah 3T. Banyak anak memasuki sekolah dasar tanpa kesiapan belajar yang memadai akibat minimnya akses pendidikan prasekolah.
Rencana perluasan penerima PIP hingga jenjang PAUD dan TK mulai tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk mendukung kebijakan tersebut (kemendikdasmen.go.id).
Dengan adanya bantuan pendidikan sejak usia dini, masyarakat miskin akan lebih terdorong menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan prasekolah. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik PAUD agar perluasan wajib belajar tidak hanya menjadi kebijakan normatif tanpa dukungan kualitas layanan yang memadai.
Peningkatan akses pendidikan nasional juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Partisipasi sekolah usia 7–12 tahun mencapai 99,23 persen pada tahun 2025, sementara partisipasi jenjang menengah meningkat menjadi 89,53 persen.
Data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Indonesia semakin merata. Akan tetapi, tantangan terbesar bukan lagi sekadar memastikan anak masuk sekolah, melainkan menjaga kualitas pembelajaran agar siswa benar-benar memperoleh kompetensi yang dibutuhkan.
Krisis pendidikan global pascapandemi memperlihatkan bahwa banyak siswa mengalami learning loss atau penurunan kemampuan belajar. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi kualitas pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta peningkatan kapasitas guru harus menjadi fokus utama agar pendidikan Indonesia tidak hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara substantif.
Kepercayaan publik terhadap kinerja Kemendikdasmen juga mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah survei nasional pada 2025–2026 menempatkan kementerian ini dalam jajaran kementerian dengan kinerja terbaik. Penilaian tersebut muncul dari berbagai lembaga survei seperti GoodStats dan IndoStrategi yang mencatat tingginya apresiasi publik terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.
Dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti peringkat 2 kinerja terbaik dengan perolehan suara 14,06% dari 10 Menteri terbaik menurut anak muda dari survei GoodStats. Dan peringkat 1 dengan skor kinerja tertinggi 4,20 dari kategori survei IndoStrategi Research Intelligence. Meski survei bukan satu-satunya ukuran keberhasilan, meningkatnya kepuasan publik menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari berbagai program pendidikan yang dijalankan pemerintah. (goodstats.id; indostrategi.id)
Capaian program prioritas Kemendikdasmen di daerah 3T menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara mengenai pendidikan dalam bahasa slogan, tetapi mulai memperlihatkan langkah konkret melalui pembangunan sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan siswa miskin, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Meski masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, arah kebijakan yang ditempuh sudah menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dalam pembangunan pendidikan.
Pendidikan bermutu tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembangunan di pusat kota, melainkan harus hadir hingga wilayah paling terpencil di Indonesia. Anak-anak di daerah 3T memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan layak, guru berkualitas, dan fasilitas belajar yang memadai.
Karena itu, keberlanjutan program, pengawasan kebijakan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pembelajaran harus terus diperkuat agar pendidikan benar-benar menjadi alat mobilitas sosial dan jalan menuju keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilaksanakan yang dijamin dalam UUD 1945.
REFERENSI
https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14786-revitalisasi-sekolah-2026-prioritaskan-yang-rusak-berat-3t-dan-terdampak-bencana
https://gurudikdas.dikdasmen.go.id/news/capaian-kebijakan-penyaluran-tunjangan-secara-langsung-ke-rekening-guru-berhasil-lampaui-target-nasi?utm_source=chatgpt.com
https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15004-mendikdasmen-dorong-program-wajib-belajar-13-tahun-melalui-s?utm_source=chatgpt.com
https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/tahun-2026-pip-menyasar-murid-tk-dan-bantuan-insentif-guru-dinaikkan/?utm_source=chatgpt.com
https://goodstats.id/article/10-menteri-berkinerja-terbaik-versi-kelompok-muda-Yl0d9?utm_source=chatgpt.com
https://www.indostrategi.id/indostrategi-rilis-hasil-riset-10-menteri-dengan-kinerja-terbaik-siapa-saja/
?utm_source=chatgpt.com
