CILEGON – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon bergerak cepat merespons ancaman hengkang dari Forum Komunikasi Guru PPPK (FPPPK) setempat.
Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan ketegangan tersebut melalui jalan dialog dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (30/6/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi, memperkuat sinergi, serta tetap bersatu dalam memperjuangkan hak-hak guru di tingkat daerah maupun nasional.
Wakil Ketua I PGRI Kota Cilegon, Maftuh, mengungkapkan bahwa dinamika dan perbedaan pandangan yang sempat mencuat telah dibahas tuntas secara musyawarah.
“Alhamdulillah, kami sudah duduk bersama. Berbagai hal yang sempat menjadi dinamika telah kami komunikasikan dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah,” ujar Maftuh, Selasa (30/6/2026).
Senada dengan Maftuh, Ketua LKBH PGRI Kota Cilegon, Ahmad Rafiudin, menilai pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi.
Menurutnya, PGRI dan FPPPK sejatinya memiliki satu visi, yakni memperjuangkan kesejahteraan, kepastian karier, perlindungan profesi, serta mutu pendidikan.
“Perbedaan cara pandang atau pendekatan adalah hal wajar dalam organisasi. Namun yang jauh lebih penting adalah menjaga persaudaraan agar aspirasi guru tetap kuat,” tutur Ahmad.
Sementara itu, Ketua FPPPK Kota Cilegon, Rouf, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bermaksud memicu konflik atau memecah belah persatuan.
Ia menyebut riak yang terjadi merupakan bentuk penyampaian aspirasi dari para guru PPPK.
“Kami memandang PGRI sebagai mitra strategis. Setelah komunikasi ini, kami sepakat bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci agar suara guru lebih didengar oleh pengambil kebijakan,” kata Rouf.
Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus inti kedua organisasi.
Di antaranya Kabid Pemberdayaan Perempuan PGRI Eti Kurniawati, Sekjen PGRI Edi Roseno, Wakil Ketua FPPPK Imam, Sekretaris FPPPK Edy Febriadi, serta sejumlah koordinator kecamatan. (*/ARAS)
