JAKARTA – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) baru saja merilis hasil survei nasional terbaru yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama Semester I Tahun 2026.
Hasilnya, mayoritas masyarakat memberikan apresiasi positif dengan tingkat kepuasan publik yang menyentuh angka 79,3 persen.
Survei yang digelar pada 18 hingga 28 Juli 2026 ini melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Menggunakan metode Multistage Random Sampling, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,47 persen.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, menjelaskan bahwa tingginya kepuasan publik ini ditopang oleh sejumlah faktor krusial yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
“Masyarakat menilai berbagai kebijakan pemerintah selama Semester I Tahun 2026 telah memberikan dampak positif. Komitmen pemberantasan korupsi, perhatian terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta berbagai program sosial pemerintah menjadi faktor utama,” ujar Novriansyah, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan data LKPI, terdapat tiga indikator utama yang mendominasi kepuasan responden terhadap kinerja Kepala Negara:
Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok: Memimpin dengan tingkat kepuasan tertinggi mencapai 85,8 persen (11,2 persen tidak puas, 3 persen tidak menjawab).
Pemberantasan Korupsi: Meraih kepuasan sebesar 83,2 persen (14,7 persen tidak puas, 2,1 persen tidak menjawab).
Tata Kelola Pertanian & Kesejahteraan Petani: Mencatatkan angka kepuasan 78,4 persen (17,3 persen tidak puas, 4,3 persen tidak menjawab).
Selain itu, program-program penunjang kesejahteraan rakyat lainnya turut mendulang respons positif. Sebanyak 84,7 persen responden puas terhadap jaminan ketersediaan sembako, 82,1 persen puas pada program-program sosial pemerintah, dan 80,2 persen mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga persatuan nasional serta stabilitas politik. Khusus untuk upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, 60,2 persen responden menilai pemerintah telah bekerja dengan sukses.
Meski kepuasan terhadap kinerja Presiden tergolong tinggi, survei ini juga merekam dinamika persepsi publik terhadap beberapa aspek kondisi nasional secara umum:
Keamanan Nasional: Sebanyak 40,8 persen responden menilai kondisinya baik/sangat baik, 36,5 persen biasa saja, dan 13,3 persen menilai buruk/sangat buruk.
Penegakan Hukum: Menjadi catatan tersendiri di mana 31,8 persen responden menilai baik/sangat baik, 35,7 persen biasa saja, dan 23,7 persen menilai buruk/sangat buruk.
Pemberantasan Korupsi (Makro): Sebanyak 69,9 persen responden menilai kondisi pemberantasan korupsi secara umum berada di jalur yang baik. LKPI menegaskan indikator ini berdiri sendiri sebagai evaluasi makro di luar penilaian khusus terhadap kinerja Presiden.
Secara keseluruhan, LKPI menyimpulkan bahwa tingginya angka kepuasan 79,3 persen mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta merawat stabilitas politik nasional di paruh pertama tahun 2026.
Namun di sisi lain, hasil riset ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah. Utamanya untuk terus menggenjot reformasi di sektor penegakan hukum, memperluas pemberantasan korupsi secara menyeluruh, serta mempercepat penciptaan lapangan kerja demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara merata.***
