SERANG–Jajaran direksi dan komisaris di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Banten diminta langsung kerja dengan efisiensi dan dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direksi dan komisaris plat merah Pemrov Banten itu, diminta segera memetakan masalah internal maupun eksternal perusahaan dalam 100 hari kerja pertama.
Evaluasi struktur organisasi juga jadi prioritas, termasuk membenahi persoalan yang sempat terjadi di tubuh PT Jamkrida Banten.
“Saya minta gerak cepat. Mudah-mudahan 3 bulan pertama ini bisa segera mempelajari kondisi internal, evaluasi struktur organisasinya juga,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Dede Rohana Putra, Senin (14/9/2026).
Selain menjalankan fungsi penugasan daerah, BUMD juga dituntut menyumbang PAD. Karena itu efisiensi operasional dinilai penting.
“Bagaimana supaya efisiensi juga bisa dilakukan, karena fokus BUMD itu selain penugasan tentu juga harus memberikan dampak penyumbang PAD terhadap APBD. Maka efisiensi juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan laba,” jelasnya.
Manajemen, kata dia, diminta membangun komunikasi yang solid antara direksi, komisaris, hingga karyawan agar roda perusahaan berjalan lebih kompak.
Setiap rencana ekspansi bisnis atau penambahan modal dari Pemprov, kata dia, harus dihitung risikonya secara matang agar tidak merugikan keuangan daerah.
Khusus untuk komisaris, kata Politikus PAN itu, mengingatkan agar tidak masuk ke ranah operasional.
“Jangan sampai peran komisaris tumpang tindih dengan kewenangan direktur. Komisaris harus fokus pada fungsi pengawasan dan menjadi mitra strategis bagi direksi dalam membangun BUMD yang profesional serta menguntungkan daerah,” tegasnya.
Terkait latar belakang para pejabat BUMD yang terpilih, Dede memilih tidak berkomentar. Ia menyerahkan penilaian sepenuhnya pada kinerja di lapangan.
“Siapa pun yang dipilih kita dukung, yang penting dibuktikan dengan kerja nyata yang profesional dan produktif. Apalah arti sebuah nama, yang utama adalah kinerjanya bagus,” pungkasnya.***