DPW Kesti TTKKDH Banten Tegas Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

SERANG – Keluarga besar Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH) Provinsi Banten secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan badak jawa atau badak bercula satu dari habitat aslinya di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPW Kesti TTKKDH Provinsi Banten, Riky Suhendra.
Ia menegaskan, penolakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan tertinggi DPP TTKKDH kepada jajaran DPW Provinsi Banten dan seluruh DPD untuk menolak rencana pemindahan satwa langka tersebut.
Menurut Riky, badak jawa merupakan bagian dari warisan alam sekaligus ikon kebanggaan masyarakat Banten yang keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan.
Terlebih, kawasan Ujung Kulon telah menjadi habitat alami satwa endemik tersebut selama bertahun-tahun.

“Keluarga besar Kesti TTKKDH Banten menolak keras adanya pemindahan badak bercula satu. Bagaimanapun, itu merupakan warisan nenek moyang kita yang sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun. Habitatnya memang di Ujung Kulon dan tidak boleh dipindahkan,” tegas Riky.
Selain menyatakan penolakan, Riky juga mengimbau seluruh jajaran pengurus DPW, DPD, serta keluarga besar Kesti TTKKDH se-Provinsi Banten agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Termasuk isu yang mengaitkan rencana pemindahan badak jawa dengan kepentingan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Ia meminta seluruh anggota Kesti TTKKDH tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Kami mengimbau teman-teman DPW, DPD Kesti TTKKDH se-Provinsi Banten dan seluruh keluarga besar TTKKDH agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik. Intinya, kami menolak keras pemindahan badak bercula satu dari habitat aslinya,” ujarnya.
Riky juga berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat mendukung aspirasi masyarakat yang menolak pemindahan badak jawa tersebut.
Sementara itu, pemerintah pusat diminta melakukan kajian ulang secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan terkait keberadaan satwa yang menjadi ikon Banten itu.
Ia menegaskan, Kesti TTKKDH siap mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam dan kekayaan hayati Banten.***


