Gerak Bersama Wujudkan Lebak Sehat; Puskesmas Rangkasbitung, PTKMI dan FKLS Perkuat Sanitasi hingga Desa

LEBAK – Upaya memperkuat kesehatan lingkungan di Kabupaten Lebak terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor.

Forum Kabupaten Lebak Sehat (FKLS) bersama Persatuan Tenaga Kesehatan dan Medis Indonesia (PTKMI), Puskesmas Rangkasbitung, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa bergerak bersama mendorong terpenuhinya sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung kondisi sanitasi dan lingkungan masyarakat pada Kamis (8/10/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memetakan persoalan di lapangan sekaligus mencari solusi yang realistis, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.

Ketua Inisiator PTKMI, Endang Komarudin, menegaskan bahwa persoalan sanitasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan pembangunan sarana fisik.

Menurutnya, sanitasi merupakan bagian dari investasi kesehatan masyarakat yang membutuhkan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

“Sanitasi bukan hanya soal membangun fasilitas. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memahami manfaatnya, menggunakannya dengan benar, dan mampu menjaga keberlanjutannya,” ujar Endang.

Ia berpandangan, keberadaan jamban maupun septic tank harus diikuti edukasi mengenai pengelolaan limbah domestik, kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sebab, menurut Endang, pembangunan kesehatan akan lebih bermakna ketika fasilitas yang dibangun mampu mengubah kebiasaan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi keluarga.

“Kalau infrastrukturnya ada tetapi perilakunya tidak berubah, maka tujuan kesehatan belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, ketika fasilitas, pengetahuan dan kesadaran masyarakat berjalan bersama, dampaknya akan jauh lebih panjang,” katanya.

Endang menilai sinergi antara FKLS, PTKMI, Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa perlu terus diperkuat.

Menurutnya, setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan dan dukungan program, tenaga kesehatan memberikan edukasi serta pendampingan, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga keberlanjutan perilaku hidup sehat.

“Kesehatan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Kita membutuhkan kolaborasi karena masyarakat adalah bagian utama dari perubahan itu sendiri,” tutur Endang.

Ia berharap gerakan sanitasi di Kabupaten Lebak tidak berhenti pada pembangunan fasilitas maupun pencapaian status ODF.

Lebih jauh, gerakan tersebut harus melahirkan perubahan kebiasaan yang bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar mendapatkan predikat atau status tertentu. Yang lebih penting adalah masyarakat benar-benar hidup dalam lingkungan yang sehat dan memahami bahwa kesehatan dimulai dari perilaku kita sendiri,” katanya.

Kepala Puskesmas Rangkasbitung, Sudarto Setiawan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk ikut mendorong penyelesaian persoalan sanitasi di desa-desa yang belum mencapai Open Defecation Free (ODF) atau kondisi bebas buang air besar sembarangan.

“Saya siap mendorong dan berkolaborasi agar desa yang belum ODF bisa terselesaikan,” kata Sudarto.

Menurut Sudarto, peran Puskesmas tidak hanya memberikan pelayanan ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan.

Puskesmas juga memiliki peran penting dalam pencegahan melalui edukasi, promosi kesehatan dan pendampingan masyarakat.

Karena itu, persoalan sanitasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya preventif. Masyarakat didorong memahami bahwa lingkungan yang bersih dan sanitasi yang aman merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kesehatan keluarga.

Ketua FKLS Kabupaten Lebak periode 2025-2029, Drs. H. Pepep Faisaludin, mengatakan persoalan sanitasi membutuhkan kerja bersama karena kondisi setiap wilayah tidak selalu sama.

“Bupati menunjuk saya di Forum Kabupaten Lebak Sehat. Untuk itu saya serius mendorong pencegahan buang air besar sembarangan di lingkungan masyarakat,” ujar Pepep.

Ia menjelaskan, FKLS bersama unsur terkait terus berupaya melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Salah satu alternatif yang dapat dikaji di kawasan tertentu adalah pembangunan septic tank komunal yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi permukiman dan standar teknis.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana masyarakat bisa membuang kotorannya ke tempat yang layak. Kami berharap ada dukungan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai sanitasi yang memadai,” katanya.

Pepep menilai keterbatasan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan sanitasi dasar.

Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, donatur dan unsur masyarakat.

Menurutnya, membangun sanitasi bukan sekadar membangun fasilitas, tetapi menciptakan ekosistem lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Perhatian terhadap kesehatan lingkungan juga dilakukan FKLS saat mengunjungi Desa Cimangeunteung, Kecamatan Rangkasbitung, pada Selasa (6/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, selain melihat kondisi sanitasi dan rumah tidak layak huni, rombongan melihat potensi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Salah satunya melalui aktivitas Bank Sampah yang dikelola Hermanto. Kegiatan tersebut dinilai menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat dikembangkan bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sampah anorganik yang dipilah dan dikumpulkan secara konsisten dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi sampah yang berpotensi mencemari lingkungan.

“Di Desa Cimangeunteung ada masyarakat yang memiliki tabungan dari sampah nonorganik. Ini menarik karena pengelolaan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Pepep.

Sanitasi yang aman pada akhirnya berkaitan erat dengan kualitas hidup keluarga. Karena itu, edukasi mengenai penggunaan jamban, pengelolaan tinja, air limbah domestik, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah perlu terus diberikan secara konsisten.

Pendekatan tersebut juga penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi memahami alasan kesehatan di balik setiap kebijakan dan pembangunan sarana sanitasi.

Kolaborasi FKLS dan PTKMI bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas Rangkasbitung, pemerintah wilayah serta pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat penanganan wilayah yang masih membutuhkan perhatian.

Gerakan tersebut menjadi langkah menuju pembangunan kesehatan yang lebih preventif antara lain mencegah masalah sebelum menjadi penyakit, membangun kesadaran sebelum muncul persoalan lingkungan, serta menjadikan keluarga sebagai titik awal perubahan.

Dengan semangat kolaborasi, upaya mewujudkan Lebak Sehat diharapkan semakin nyata.

Bukan hanya melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik, tetapi juga melalui masyarakat yang semakin sadar bahwa lingkungan bersih, sanitasi aman dan perilaku hidup sehat merupakan investasi penting bagi kesehatan generasi sekarang dan yang akan datang. (*/Sahrul)