Dinsos Cilegon Turun Tangan Bantu Jahidi, Korban Dugaan Penusukan dengan Tagihan Rumah Sakit Rp150 Juta

CILEGON– Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai mengambil langkah untuk membantu Jahidi, warga Kecamatan Citangkil yang menjadi korban dugaan penusukan di sebuah bengkel kawasan Flyover Merak, Kota Cilegon, pada Jumat (25/9/2026) dini hari.

Peristiwa yang menyebabkan Jahidi mengalami luka serius di bagian kepala itu kini masih dalam pendalaman pihak Polsek Pulomerak, jajaran Polres Cilegon.

Selain harus menjalani operasi kepala, Jahidi bersama keluarganya juga dihadapkan pada persoalan biaya pengobatan yang mencapai sekitar Rp150 juta.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Dinas Sosial Kota Cilegon yang telah melakukan asesmen terhadap korban.

Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Hj. Lia Nurlia Mahatma, mengatakan pihaknya telah memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatan milik Jahidi.

Berdasarkan hasil pengecekan, kepesertaan jaminan kesehatan korban diketahui masih aktif.

Namun, persoalan muncul karena keluarga mengaku tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan untuk membiayai penanganan medis akibat peristiwa yang dialami Jahidi.

“BPJS-nya sudah aktif. Tapi karena ini kecelakaan, saya juga belum tahu bagaimana aturan BPJS-nya. Apakah nanti bisa digunakan untuk kontrol ke depan atau seperti apa, itu perlu dikoordinasikan,” ujar Lia saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Lia menjelaskan, kewenangan Dinas Sosial dalam persoalan tersebut berkaitan dengan rekomendasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Sementara itu, persoalan teknis penggunaan BPJS Kesehatan untuk penanganan medis akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

“Nanti coba dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, karena itu ranahnya Dinas Kesehatan. Kalau kami dari Dinas Sosial hanya merekomendasikan untuk kepesertaannya aktif,” jelasnya.

Meski demikian, Dinas Sosial tidak tinggal diam. Lia menyatakan pihaknya akan berupaya mencari alternatif bantuan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk kemungkinan mengusulkan bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Kami dari Dinas Sosial, atas arahan pimpinan, insyaallah nanti akan koordinasi, entah melalui Baznas atau apa untuk bisa membantu. Tetapi tetap harus dilihat apakah masuk dalam kriterianya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil asesmen awal, Lia menyebut kondisi keluarga Jahidi berada dalam kategori desil 6 hingga 10 berdasarkan data sosial ekonomi yang digunakan Dinas Sosial.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis bantuan yang memungkinkan diberikan sesuai ketentuan.

“Kalau kita lihat dari desil, kondisinya 6 sampai dengan 10. Cuma mungkin ada beberapa kebijakan yang nanti bisa dikoordinasikan,” katanya.

Tidak hanya persoalan biaya rumah sakit, Dinas Sosial juga mencermati dampak ekonomi yang dialami keluarga Jahidi.

Pasalnya, kondisi kesehatan korban setelah menjalani operasi membuatnya belum dapat kembali bekerja seperti sebelumnya.

Lia menyampaikan bahwa kebutuhan bantuan permodalan atau dukungan pendidikan bagi keluarga korban dapat menjadi bahan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.

“Kalau sekarang beliau sudah tidak bisa bekerja, berarti mungkin membutuhkan permodalan. Tetapi permodalan bukan di kami. Kalau ada kebutuhan beasiswa, misalnya, nanti bisa kami koordinasikan dengan sektor lain,” terangnya.

Ia menegaskan Dinas Sosial akan berupaya memfasilitasi kebutuhan keluarga korban melalui jalur koordinasi yang memungkinkan, meskipun belum dapat memastikan bentuk maupun besaran bantuan yang akan diterima.

“Kami sudah melakukan asesmen dan nanti akan mencoba mengusulkan kepada Baznas. Mudah-mudahan bisa,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi Jahidi hingga kini masih memprihatinkan. Berdasarkan pantauan di rumah korban juga keterangan istrinya, Lena, tempurung kepala Jahidi belum dipasang kembali setelah menjalani tindakan operasi akibat luka serius yang dialaminya.

Lena sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya pengobatan suaminya mencapai sekitar Rp150 juta, dengan pembayaran yang telah dilakukan sekitar Rp80 juta. Artinya, masih terdapat sisa tagihan puluhan juta rupiah yang menjadi beban keluarga.

“Harapannya minta dibantu pembayaran rumah sakit, karena keadaan kami kurang mampu. Masih ada tunggakan di rumah sakit yang belum dibayar,” ujar Lena.

Diberitakan sebelumnya, Jahidi mengalami dugaan penusukan saat berada di sebuah bengkel kawasan depan Flyover Merak pada Jumat (25/9/2026) dini hari.

Menurut keterangan keluarga, Jahidi sebelumnya datang ke bengkel tersebut untuk membantu pekerjaan perbaikan kendaraan. Setelah pekerjaan selesai sekitar tengah malam, korban disebut beristirahat karena kelelahan.

Namun, sekitar pukul 03.00 WIB, keluarga mendapat kabar bahwa Jahidi mengalami kecelakaan. Korban kemudian mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Krakatau Steel (RS KS), Cilegon.

Hingga kini, penyebab pasti peristiwa tersebut, termasuk dugaan tindak pidana yang dialami Jahidi, masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

Sementara itu, terkait persoalan pembiayaan pengobatan, keterangan resmi dari BPJS Kesehatan dan rumah sakit masih diperlukan untuk memastikan ketentuan penjaminan yang berlaku.

Keluarga berharap adanya perhatian Pemerintah Kota Cilegon dapat membuka jalan penyelesaian biaya rumah sakit sekaligus memastikan Jahidi memperoleh perawatan lanjutan hingga kondisinya pulih.***