PANDEGLANG – Banyak proyek pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Pandeglang, TA 2017 yang saat ini belum selesai dan mangkrak. Hal itu terjadi, diduga akibat lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya ketegasan dari pihak pemerintah.
Informasi yang berhasil dihimpun, beberapa kegiatan dari DPU PR yanh saat ini terbengkalai dan pengerjaannya molor, dianyaranya, pembangunan betonisasi ruas jalan Ciwangun-Cikadi di Kecamatan Cibitung, yang dikerjakan oleh PT Tjendana Kersomulti Utama, dengan anggaran sebesar Rp 5,1 miliar lebih. Ruas jalan Makui-Babadsari yang di Kecamatan Labuan, yang dikerjakan oleh CV Torako, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar lebih. Proyek jalan Sumur-Tamanjaya. Penataan halaman gedung DPU PR dan beberapa kegiatan lainnya program 2017, yang saat ini masih belum diselesaikan.
Aktivis P4, Arif Wahyudin mengatakan, banyak kegiatan pembangunan dari DPU PR Pandeglang program 2017 yang pengerjaanya molor, bahkan ada juga sebagian proyek yang mangkrak. Hal itu terjadi kata dia, akibat dari lemahnya pengawasan dan tindakan dari pihak terkait terhadap pelaksana kegiatan.
“Saya minta Bupati Pandeglang, melakukan evaluasi DPU PR. Karena banyak kegiatan di tahun 2017 yang sampai saat ini belum selesai,” ungkapnya, Minggu (14/1/18)
Orang yang akrab dipanggil Ekek itu juga meminta, tidak hanya dalam proses pelaksanaan pekerjaan saja yang harus dioptimalkan sistem pengawasannya. Akan tetapi, pada proses lelang juga Pemkab Pandeglang atau penyelenggaran kegiatan, harus lebih selektif terhadap perusahaan yang ikut lelang pekerjaan.
“Kejadian di 2017 lalu, harus jadi cermin bagi Pemkab Pandeglang. Jangan sampai di tahun ini dan kedepan, hal itu terjadi lagi. Karena jelas, dengan banyaknya pekerjaan yang mangkrak, bisa merugikan masyarakat Pandeglang,” ujarnya. (Achuy)
